KPU Libatkan Masyarakat dalam Mendeteksi Bacaleg Eks Napi Korupsi

0
181
kpu (ist)

JAKARTA (Garudanews.id) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya melibatkan masyarakat dalam mendeteksi eks narapidana korupsi sebagai bakal calon legislatif (bacaleg). Ini terkait peraturan KPU yang telah melarang eks napi korupsi menjadi seorang anggota legislatif.

“Kita membuka ruang pada masyarakat. Karena Indonesia luas sekali, peran serta masyarakat harus kita libatkan,” kata Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, seperti dilansi dari liputan6, Senin (23/7).

Menurut dia, masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait bacaleg tersebut melalui banyak hal. Seperti datang langsung ke KPU ataupun memberikan informasi secara tertulis. “Iya idealnya gitu. Tapi kan sekarang banyak alat komunikasi. Itu akan kita perhatikan juga,” ujarnya.

Terkait informasi yang diberikan oleh masyarakat, Wahyu mengatakan, KPU akan mengedepankan aspek substansial. Artinya, sepanjang substansi tersebut jelas, KPU akan menindaklanjutinya.

“Misalnya sampeyan, ini caleg A ternyata mantan napi korupsi. Saya enggak peduli Anda siapa, tapi saya peduli informasinya. Maka kita mengakses cari salinannya (putusan),” kata Wahyu.

Namun KPU tetap akan melakukan pengecekan terkait informasi yang diberikan oleh masyarakat. Sehingga, benar atau tidaknya informasi nantinya dapat disimpulkan.

“Kalau kita cuekin ternyata benar? Maka pilihan kita sepanjang ada informasi akan kita tindaklanjuti. Hasilnya benar apa enggak, ya tergantung nanti,” ujar dia.

Selain dengan melibatkan masyarakat, KPU juga mendeteksi bacaleg eks napi korupsi dengan mengakses informasi terkait salinan putusan pengadilan.

Hingga saat ini, pada tingkat pendaftaran DPR telah ditemukan 5 orang bacaleg eks napi korupsi. Namun Wahyu menegaskan, dalam tahapan pemilu 2019 yang masih panjang, tidak menutup kemungkinan ditemukan adanya bacaleg lainnya yang merupakan eks napi korupsi.

“Tapi untuk DPRD Provinsi Kabupaten Kota, teman-teman terus bekerja. beberapa sudah langsung di-TMS-kan (tidak memenuhi syarat) dikembalikan ke parpol untuk diganti,” ucap dia menegaskan.

“Pada setiap tahapan kita bisa mengeksekusi jika ditemukan mantan napi korupsi. Bahkan apabila sudah sampai tahapan penetapan DCT bisa dieksekusi,” tambahnya.

Cepat atau lambatnya ditemukan bacaleg eks napi korupsi sendiri terkait kelengkapan salinan putusan pengadilan. “Sehingga dalam mengambil keputusan yang bersangkutan TMS statusnya, kita betul-betul punya dasar yang kokoh berupa salinan putusan,” kata Wahyu. (Red/Lya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here