Lanjutkan Proyek Reklamasi, Ahok Dituding Kepala Batu

0
313
Pengamat Center Budget of Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi/ist

JAKARTA (GARUDANEWS)-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituding Pengamat Center Budget of Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, ‘kepala batu’ apabila tetap melanjutkan proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Pasalnya DPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah bersepakat untuk menghentikan sementara proyek tersebut. “Kemarin sama bu Susi (Menteri KKP) sepakat menghentikan ini (reklamasi). Tapi oleh Ahok malah disegel, bukan dihentikan. Ahok ini kepala batu,” ujar Uchok.

Untuk diketahui kewenangan mengeluarkan izin reklamasi kembali mencuat. KKP dan Pemprov DKI sama sama mengklaim berhak mengeluarkan izin reklamasi‎. Dasar Pemprov DKI mengeluarkan izin proyek reklamasi adalah Keppres 51/1995.

Aturan tersebut menyatakan jika izin dan wewenang rekalamasi pantai Jakarta berada di DKI. Sementara‎ KKP mengklaim yang paling berhak mengeluarkan izin reklamasi berdasarkan perpres 122/2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Di dalamnya disebutkan jika kementerian kelautan mengeluarkan izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah.

Selain itu menurut Ucok juga, penghentian proyek reklamasi mesti segera dilakukan lantaran telah memecah belah masyarakat. Ahok hingga kini belum membuka ruang dialog dengan publik mengenai proyek reklamasi.
“Dengan rakyat kecil engga mau dialog, pengusaha dia terima dengan baik. Dia istimewa banget. DPRD sekarang sudah bagus menghentikan Perda. Kalau Ahok terus membangun, sama saja menjual tanah tanpa payung ‎hukum. Kalau tidak ada payung hukum, tidak ada penerimaan terhadap DKI,” katanya.

Sementara itu, Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI, Oswar Muadzin mengklaim bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. “Sepanjang presiden nggak mencabut sebagai staf berkewajiban melaksanakan tugas itu,” kata Oswar.

Dirinya menjelaskan, pada tahun 1993 pemerintah pusat ingin mengembangkan ekonomi yang lebih baik. Melihat Jakarta sebagai Ibu Kota adalah pusat pertumbuhan di Indonesia yang terus berkembang. “Jakarta sudah penuh orang, kami perlu lahan baru, lokasi baru. Itu intinya,” ujar Oswar.

Tahun 1998 Indonesia terdampak resesi. Hingga akhirnya proyek reklamasi baru kembali dibahas tahun 2002. Selain menjalankan amanat pemerintah pusat, Pemprov DKI juga diuntungkan dengan pengelolaan 5.100 hektare lahan baru. “Dengan dana Rp500 triliun sampai Rp600 triliun dan jangka waktu tiga sampai lima tahun, Pemprov rasanya agak kesulitan untuk membangun proyek reklamasi,” katanya.

Untuk itu dibuatlah konsesi dengan swasta. Dari 17 pulau yang dibangun, delapan diantaranya merupakan milik pemerintah, baik pusat maupun daerah. “Dampaknya selain 5.100 hektare, ada potensi ekonomi, dimana ada pertambahan tenaga kerja, kegiatan ekonomi yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi,” katanya. (jim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here