Legislator Ini Minta Kepala Daerah Tidak Dilibatkan untuk Mendukung Pasangan Tertentu

0
111
Ilustrasi (Ist)

JAKARTA (Garudanews.id) – Memasuki tahun politik kepala daerah tidak seharusnya terlibat langsung dalam hal dukung mendukung di Pilpres 2019. Hal itu terkait masalah etika. Sebab, seorang gubernur, bupati maupun wali kota membawahi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dalam undang-undang telah diatur masalah netralitasnya saat pemilu. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais.

“Bahkan nge-like saja (di medsos) enggak boleh, foto saja kemudian dianggap pelanggaran. Sehingga kalau kepala daerahnya lantas tidak memberi contoh atau menjadi contoh yang sama. Etika politiknya tentu menjadi ironis,” ucap Hanafi.

Karena itu, lanjut politikus Senayan ini, sebaiknya kepala daerah apalagi yang baru terpilih, mestinya fokus mewujudkan janji-janji kampanyenya. Bukan malah terlibat dalam politik dukung mendukung.

“Saya pikir itu malah justru membuat keruh suasana di lapangan yang katanya ingin damai ingin sejuk, tapi sebagai kepala daerah mengayomi semuanya, bukan malah berpihak,” ucap dia seperrti dikutip jpnn, Sabtu (15/9).

Kondisi yang sama menurut Hanafi, tidak hanya berlaku bagi kepala daerah dari kubu petahana, maupun dari pihak pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. (Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here