Mantan Napi Boleh Nyaleg,  Begini Kata Pengamat Politik

0
101
mahkamah konstitusi (ist)

JAKARTA (Garudanews.id) – Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan bahwa mantan napi koruptor diperbolehkan untuk nyaleg. Keputusan tersebut sontak saja menimbulkan reaksi berbagai pihak.

Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan, MA tidak membatalkan gugatan PKPU.

“Kita menginginkan caleg yang jauh dari korupsi. Keputusan ini seolah melegalkan mantan koruptor boleh ikut berkompetisi (menjadi caleg),” ujarnya dalam diskusi ‘babak baru politik kardus’ di D’hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).

Menurut dia,  saat ini secara subtansial demokrasi di Indonesia sudah mundur. Para calon wakil rakyat yang memiliki jejak buruk pun di izinkan kembali mengisi posisi terhormat.
“Ini ironi, seakan-akan bangsa ini tidak memiliki elite politik yang berkualitas sehingga mengizinkan mereka yang memiliki masa lalu yang buruk (mantan napi koruptor) untuk menjadi caleg,” tegas Adi.

Adi mengungkapkan, PKPU ini dinilai oleh MA dan Bawaslu sebagai aturan yang lemah. Alasannya PKPU tidak dibuat oleh DPR dan pemerintah, namun hanya dibuat oleh internal KPU.

“Yang jadi masalah, ketika KPU diberikan kewenangan untuk membuat peraturan, banyak pihak yang meragukan kapasitas KPU,” tandasnya.

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan gugatan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi, terorisme dan narkoba jadi calon anggota legislatif.

Dalam putusan tersebut, MA menilai PKPU bertentangan dengan UU Pemilu nomor 7 Tahun 2017. Tepatnya, Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Dengan putusan itu, maka MA memperbolehkan eks napi korupsi menjadi calon legislatif. “Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ya silakan ikuti aturan yang berlaku,” kata juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi. (Mrd/Mhd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here