Ombudsman RI Endus Ada Dugaan Maladministrasi Dalam Rekruitmen Petugas KPPS

194

JAKARTA (Garudanews.id) – Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala menduga ada maladministrasi yang dilakukan pemerintah dalam melakukan rekruitmen kepada petugas KPPS. Pasalnya, sejumlah persyaratan untuk menjadi petugas diketahui sebatas formalitas belaka. Mantan Anggota Kompolnas itu meminta Negara bertanggung jawab penuh atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu Serentak 2019.

”Sebetulnya negara melakukan maladministrasi, yakni merekrut orang untuk bekerja membantu negara, tetapi si orang ini tidak di-disclose sebetulnya bahwa mengingat bebannya yang berat,” kata Adrianus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/5).

Adrianus mengatakan, beban menumpuk dan beresiko bagi petugas KPPS ini terpaksa harus diterima. Sebab, antara hak dan kewajiban seorang petugas KPPS pada Pemilu 2019 ini tidak cukup jelas.

“Tentu kami dari Ombudsman berasumsi bahwa terdapat situasi yang tidak seimbang. Di mana praktisi KPPS ini ketika berkerja bertugas itu tidak cukup jelas mengenai hak dan kewajiban serta resiko-resiko kewajibannya,” ungkap Adrianus.

Lebih lanjut, Ombudsman meminta negara harus bertanggung jawab atas peristiwa tragis yang merenggut ratusan nyawa petugas KPPS pada Pemilu 2019 ini.

“Negara harus bertanggung jawab dalam situasi ini,” tegas Adrianus.

Terpisah, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai gugurnya ratusan petugas KPPS disebabkan oleh pola rekruitmen dan tes kesehatan yang hanya formalitas belaka.

“Kondisi kesehatan penyelenggara pemilu sangat penting. Tapi tes kesehatan selama ini hanya dijadikan syarat administratif belaka,” demikian Lucius menambahkan.

Seperti diketahui, Data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5), seperti dikutip Antara, jumlah korban sakit dan meninggal tersebut hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei 2019. Jumlah petugas pemilu yang meninggal bertambah dari 4 provinsi, yakni Sumatera Utara dengan jumlah petugas meninggal sembilan jiwa; Sulawesi Selatan empat jiwa; Bangka Belitung satu jiwa; dan Sulawesi Barat satu jiwa. (HAB)

 

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.