Pembangunan Underpass Cibitung Terkendala Harga Tanah

0
231

CIKARANG (Garudanews.id) – Proyek pembangunan Underpass di Jalan Bosih, Kecamatan Cibitung masih terkendala dengan penyesuaian harga tanah di masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan mengakui hal itu.

“Masih ada tanah warga yang akan dibebaskan belum sesuai harga tanah,” katanya di Cikarang, Senin (7/5).

Kendati demikian, pemerintah daerah akan menyerahkan ke Pengadilan terkait penyelesaian harga tanah.

“Saya akan menitip uang ke Pengadilan untuk pembayaran masyarakat yang sekarang belum mau dibayar,” tegasnya.

Iwan mengatakan, awalnya mengira jika warga sudah sepakat dengan penawaran harga tanah yang diajukan oleh pemerintah. Namun belakangan terakhir, ada sejumlah warga yang protes harga tanah tersebut.

“Saya kira dari awal sudah setuju, karena warga diam saja saat pemutusan harga. Tapi kenapa sekarang ada sebagian warga menganggap harga itu tidak sesuai,” katanya.

Pembangunan Underpass di Jalan Bosih juga mendukung adanya double-double track dan beroperasinya KRL hingga Stasiun Cikarang.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri telah menyiapkan lahan seluas 6.061 m2 untuk pembangunan Underpass. Sedangkan pembebasan lahannya, pemerintah sudah menghabiskan anggaran Rp 88 miliar. Proses pembebasan memakan waktu dua tahun anggaran, yakni 2015 senilai Rp47 miliar, dan 2016 sebesar Rp41 miliar dengan jumlah 65 bidang tanah.

Sebelumnya, Kabid Fisik dan Infrastruktur, Bappeda Kabupaten Bekasi, EY Taufik mengatakan, berdasarkan detail enginering design, Underpass Cibitung memiliki lebar 37 meter terbagi dua jalur. Adapun, panjangnya mencapai 400 meter.

“Sejauh ini, lahannya sudah siap tinggal dilakukan pembangunan oleh Kementerian Perhubungan di tahun 2017. Namun hal itu tidak dilakukan karena minimnya anggaran. Pemerintah Pusat berjanji pembangunannya akan dilakukan di tahun 2018 dan diharapkan bisa selesai pada tahun 2019,” katanya.

Dijadwalkan, progres pengurai kemacetan dari Kementerian Perhubungan itu harus dikerjakan pada Oktober mendatang.  (Dhr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here