Pengamat Sebut #2019 Ganti Presiden VS #2019 Tetap Presiden Slogan Tanpa Manfaat

0
108
Pakar komunikasi politik, Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. (Foto: dok.garudanews.id)

JAKARTA (Garudanews.id) – Satu bulan terakhir ini, ruang publik terus diramaikan slogan “ganti presiden” versus “tetap presiden” dengan berbagai varian narasi. Dari aspek komunikasi politik, kedua slogan tersebut, sangat-sangat tidak produktif dan sama sekali tidak ada manfaatnya dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Bahkan berpotensi inskonstitusional.

Menurut pengamat komunikasi piblik, Emrus Sihombing, fenomena tersebut diperkirakan bisa berlanjut sampai pelaksanaan Pemilu 2019.

Emrus mengatakan, bila merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), ia mengakui belum menemukan jargon “ganti” atau “tetap” presiden. Keputusan MK mengamanatkan pemilu serentak yang dimulai tahun 2019, yaitu Pemilu DPR-RI, DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Propinsi, serta DPRD kabupaten/kota.

“Jadi, dalam keputusan MK tersebut tidak ada menyinggung tentang ganti presiden atau tetap presiden. Oleh karena itu, #2019 Ganti Presiden dan #Tetap Presiden, sebaiknya diakhiri,” kata Emrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima garudanews.id, Kamis, (17/5).

Menurutnya,  bicara negara dan bangsa tidak bisa lepas dari konstitusi sebagai dasar bangunan berdemokrasi. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan “… disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat …”.

Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu, sebagai wujud dari proses demokrasi berbangsa dan bernegara yaitu menentukan anggota legislatif (DPR RI, DPR RI, DPRD Propinsi serta DPRD kabupaten/kota) pada setiap tingkatan dan pimpinan eksekutif (presiden dan wakil presiden) lima tahunan mutlak harus berbasis keadulatan ada di tangan rakyat.

“Jadi, tidak ada tertulis pada konstitusi kita, ganti presiden atau tetap presiden. Elit politik hanya boleh menjelaskan program yang terukur dan menawarkan sosok para calon legislatif dan eksekutif. Persoalan ganti presiden atau tetap presiden menjadi rana kedaulatan rakyat, otonomi rakyat, bukan intervensi dari elit politik. Rakyat harus merdeka menentukan pilihan.

Tidak boleh terjadi penggiringan opini apalagi mengarahkan penentuan pilihan, seperti #2019 Ganti Presiden dan #Tetap Presiden,” tutur direktur eksekutip EmrusCorner ini.

Oleh sebab itulah, munculnya Tagar 2019 Ganti Presiden versus Tagar 2019 Tetap Presiden, menurutnya, menjadi tendensius kepada sosok tertentu. Kedua tagar ini sangat tidak produktif. Bahkan, sama sekali tidak ada manfaatnya bagi rakyat, bangsa dan negara, kecuali hanya memanipulasi persepsi publik untuk tujuan prakmatis dari segelintir elit politik tertentu.

Jika logika Tagar 2019 Ganti Presiden versus Tagar 2019 Tetap Presiden terus dipaksakan, sekalipun berpotensi tidak konstitusional, demi azas fairness, sejatinya juga harus memunculkan #2019 Ganti Seluruh Anggota Legislatif. Mengapa hanya presiden, kalau bukan tendensius. Jadi, Tagar 2019 Ganti Presiden versus Tagar 2019 Tetap Presiden sangat tidak baik dari aspek pendidikan politik di tanah air.

“Menurut hemat saya, politik itu harus mencerdaskan masyarakat. Untuk itu,  seharusnya para elit politik berwacana dan “bertaruang” pada visi, misi, gagasan, ide yang tentunya diturunkan pada tingkat program yang terukur secara kualitatif dan kuantitatif. Program ini menjadi janji politik yang harus direaliasikan dan ditagih oleh seluruh rakyat Indonesia kepada suatu regim pemerintahan tertentu dalam kurun waktu lima tahunan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata dia, mereka yang berada pada posisi oposisi, sebaiknya berkonsentrasi untuk mendalami dan mewacanakan kelemahan dan kekuarangan rezim pemerintah yang sedang berkuasa berdasarkan fakta yang valid yang tak terbantahkan serta menawarkan solusi yang terukur dari aspek program dari tahun ketahun kelak mereka berkuasa lima tahun ke depan.

“Demikian juga rezim yang sedang berkuasa sejatinya menjelaskan sejauh mana kebenarkan kritik yang dilontarkan oleh pihak oposisi tersebut. Penjelasan harus juga berbasis data yang terverifikasi, bukti dan argumentasi yang kuat sembari menguraikan capaian-capain yang telah dilakukan dan menguraikan pelaksaaan program yang masih harus diwujudkan pada kurun sisa masa jabatan menjelang pemilu 2019,” tandasnya. (Chep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here