Pengamat: Sudah saatnya Presiden keluarkan Perppu pemberantasan teroris

0
338
pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Jakarta, Emrus Sihombing.

JAKARTA (Garudanews.id) – Menyikapi serangkaian teror yang terjadi akhir-akhir ini marak terjadi, harus menjadi perhatian serius DPR-RI guna  merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan lambannya proses politik di DPR tersebut,  sudah mendesak dan urgent Presiden mengeluarkan Perpu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar aparat hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia tentu bersama-sama dengan TNI, diberi kewenangan hukum melakukan tindakan yang bersifat antisipatif terhadap perilaku dan pergerakan teroris dalam bentuk apapun yang mengancam keselamatan setiap warga negara.

“Tidak cukup lagi aparat kita hanya bertindak reaktif sebagaimana yang tertuang pada UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” ujar pengamat komunikasi politik,  Emrus Sihombing,  seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima garudanews.id, Senin,  (14/5).

Menurutnya,  melihat peristiwa bom yang terjadi hari ini, Minggu, (13/5),  di tiga lokasi di Surabaya, semakin meyakinkan  bahwa UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
sudah tidak mampu menahan apalagi mengatasi tindakan teroris di Indonesia.

“Saya berpendapat, lebih cepat Presiden mengeluarkan Perpu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, lebih baik, supaya tidak ada lagi korban jiwa sia-sia dari kekejaman teroris. Atau setidaknya dapat memperkecil pergerakan teroris di tanah air kita ini,” ucap Emrus.

Pada Perpu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (tentu jika jadi diterbitkan) tersebut sejatinya memuat diantaranya,  Polisi bersama-sama dengan Tentara sebagai aparat hukum diberi kewenangan melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Kemudian lanjut Emrus,  aparat hukum tersebut dapat melakukan tindakan penangkapan terhadap siapapun yang diduga merencanakan tindakan teroris yang prosedurnya juga diatur dalam Perpu ini.

Selanjutnya,  aparat hukum dapat melakukan penahanan terhadap siapapun yang menjadi anggota organisasi terorisme yang prosedurnya juga diatur dalam Perpu ini.

Selain itu,  mereka yang pernah terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi teroris wajib mengikuti pembinaan deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu yang prosedurnya juga ditetapkan dalam Perpu ini.

“Kemudian,  setiap RT atau desa diwajibkan membentuk Siskamling yang langsung di bawah koordinasi Kapolsek setempat, dan sebagainya yang intinya aparat hukum diberi kewenangan melakukan pemberantasan terorisme dalam bentuk apapun di Indonesia,” tandas direktur eksekutif EmrusCorner ini.

Dengan demikian, Emrus berpendapat,  melalui Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu, gerak teroris di Indonesia semakin dipersempit dan pada gilirannya dapat ditiadakan.

“Sebab, dengan alasan apapun tindakan teroris sangat bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan kemanusiaan yang mengancam keselamatan nyawa setiap warga negara,” pungkasnya. (Yan)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here