Pihak Kejaksaan Diminta Lakukan Pengawasan Penggunaan Anggaran dari Provinsi

204

BOGOR (Garudanews.id) – Guna meningkatkan fasilitas belajar mengajar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menggelontorkan miliaran rupiah untuk pembangunan rehab sekolah menengah atas atau sederajat di sejumlah tempat.

Namun, sayangnya di tengah upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas pendukung, kerap ditemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran pendidikan tersebut.

Pihak sekolah bahkan enggan dikonfirmasi soal dugaan penyimpangan anggaran. Seperti baru baru ini, sejumlah media saat hendak melakukan konfirmasi terkait penggunaan anggaran bantuan provinsi pada rehab ruang kelas SMKN I Ciomas, Kabupaten Bogor, pihak sekolah melalui petugas keamanan tidak memperkenankan media masuk ke area sekolah.

Bahkan, ketika menanyakan keberadaan kepala sekolah untuk konfirmasi terkait penggunaan anggaran bantuan provinsi, dengan angkuh, pihak keamanan sekolah tersebut mengatakan bahwa kepala sekolah tidak ada di tempat.

Untuk mengikuti SOP, media pun di persilakan untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu.

Terkait dengan persoalan tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LP. Tipikor, Jonathan menyayangkan perilaku petugas Satpam yang dinilai menghalang halangi tugas jurnalis.

“Tidak mungkin kalau bukan perintah kepala sekolah. Karena, segala kebijakan apapun yang menyangkut sekolah memang harus melalui kepala sekolah bukan inisiatif security itu sendiri,” ujar Jonathan, Jumat (3/5).

Pihaknya juga meminta agar kepala sekolah tidak alergi terhadap wartawan. “Kalau memang tidak ada yang salah kenapa harus takut dan terkesan ditutup tutupi,” pungkasnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak kepada pihak kejaksaan negeri melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran bantuan dari Pemprov untuk rehab sekolah. (Razik)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.