Politisi NasDem Ini Akhirnya Mengakui Pemilu 2019 Paling Brutal

453

MAKASSAR (Garudanews.id) – Pemilu serentak 2019 menyisahkan sejumlah persoalan baru dalam dunia demokrasi di Indonesia. Selain mencuatnya kabar dugaan adanya kecurangan, persoalan yang saat ini tengah menjadi perhatian publik adalah meninggalnya ratusan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di sejumlah daerah.

Bahkan, pesta demokrasi 17 April 2019 lalu, dinilai merupakan pemilu paling brutal dalam sejarah pemilihan umum pasca Indonesia merdeka. Yang lebih miris adalah gagalnya calon legislatif (Caleg) potensial yang lolos ke Senayan.

Seperti dialami Politikus Partai NasDem Akbar Faizal, ia hampir dipastikan tersingkir dari kursi Senayan DPR-RI. Akbar Faisal terkejut melihat rekapitulasi Pemilu Legislatif di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Perolehan suara politisi Partai NasDem itu anjlok.

Pasalnya, Kursi DPR RI untuk NasDem dari dapilnya malah diborong dua istri bupati di Sulsel. Alhasil, Akbar gagal lolos menjadi anggota DPR periode 2019-2024.

Padahal sepekan sebelum pencoblosan, 10 April 2019, survei SMRC menempatkan Akbar Faisal pada peringkat teratas caleg DPR di dapil tersebut. Melampaui suara caleg separtainya,

Caleg NasDem Daerah pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan itu mengungkapkan, bahwa Pemilu 2019 kali ini adalah pemilu paling brutal dalam sejarah Indonesia.

“Saya tentu saja belum mau berbicara sepenuhnya soal hasil karena rekapitulasi KPU belum final, meskipun disatu sisi saya sudah punya gambaran tentang itu,” ujar Akbar dilansir dari Surya, Minggu (12/5).

Dengan sistem proforsional terbuka seperti ini perpolitikan Indonesia ke depan akan sangat rusak. Kerusakan itu, kata dia, dimulai dari perilaku partai yang sangat tidak ramah pada kualitas calegnya hingga tingkat pemilih.

“Mari kita tengok data. Dari seluruh Indonesia ada fenomena pelibatan pejabat lokal sangat tinggi. Mulai dari anak bupati, istri bupati, ponakan bupati dan sebagainya sangat kental,” beber Akbar

Kerusakan Pemilu proforsional terbuka, kata Akbar, partai-partai akhirnya hanya memikirkan aspek elektabilitas semata. Mencari sosok caleg pendulang suara dan bukan pada kualitas.

“Kasihan negara akhirnya, DPR sebagai lembaga terhormat hanya menampung kualitas legaslatif semacam itu. Dan ini kerugian bagi negara. Kita bisa menebak ranah berpikir mereka yang sangat lokal konten itu,” sebut mantan politisi Hanura itu.

Akbar juga mengaku muak terhadap Pemilu saat ini. Bahkan, sejak awal ia sudah menduga hasilnya akan seperti ini. Menurutnya, saat ini tidak berbicara lolos atau tidak.
Namun ia akan konsentrasi meluruskan sistem perpolitikan ini ke depan.

“Bagi saya ini sudah sangat memuakkan. Dengan sistem ini kita akhirnya menjadikan masyarakat sangat brutal dalam mengambil keputusan politik di bilik suara. Ini harus diluruskan dan diperbaiki,” katanya.

Ditambahkan Akbar, ada banyak alternatif jika Pemilu memakai sistem proforsional tertutup seperti keputusan internal partai saja.

Misalnya ada porsi 30 persen untuk kader senior. Ada porsi sekian persen untuk figur yang diunggulkan dan seterusnya. Karena diketahui bahwa partai membawa kader senior memiliki konsep dan gagasan. Konsep dan gagasan inilah yang dielaborasi ke bawah.

“Omong kosong kalau kader yang tiba-tiba caleg memahami konsep partainya. Jadi ini memang mengerikan,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya akan mengambil langkah advokasi terutama untuk perbaikan sistem dalam ranah penegakan hukum. Ada perilaku menyimpan yang dilakukan para penguasa lokal memainkan sistem dengan cara tidak benar.

“Ya..seperti penyalagunaan kewenangan sebagai pemerintah lokal yang menggunakan anggaran negara dan APBD untuk macam-macam kepentingan. Selama ini mereka keenakan melakukan penyimpangan tanpa pengawasan, terutama Barru, Balukumba dan beberapa daerah yang memang rawan,” tandasnya. (Red)

.

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.