Polri Diminta Usut Siapa Dibelakang Indonesia Leaks

0
159
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. (Ist)

JAKARTA (Garudanews.id) – Polri harus agresif dan cepat mengusut siapa di belakang Indonesia Leaks terkait motivasinya membuka kasus “Buku Merah” yang sudah tuntas ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga menimbulkan kegaduhan. Jika Polri bisa agresif dan cepat mengungkap kasus hoax Ratna Sarumpaet tentunya Polri bisa cepat pula mengusut Indonesia Leaks yang terindikasi menyebar hoax.

“Indonesia Leaks bisa terkena tuduhan menyebar hoax sebab Ketua KPK Agus Raharjo sudah mengatakan, apa yang diungkapkan Indonesia Leaks tidak benar. Sementara di masyarakat sudah terjadi kegaduhan dan kontroversial,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane seperti dalam rilisnya yang diterima garudanews.id, Jumat, (12/10).

Di sisi lain, siapa pengelola Indonesia Leaks tidak pernah muncul ke permukaan. Bahkan www.indonesialeaks.com tidak menampilkan nama nama pengelola dan hanya menampilkan sejumlah logo media sebagai mitra dan inisiator.

“Apakah sebuah lembaga yang tidak berani secara jantan menampilkan figur pengelola dan penanggungjawabnya pantas dipercaya? Namun polisi tetap bisa menelusurinya, dengan cara memanggil dan memeriksa figur figur yang logonya terpasang di www.indonesialeaks.com,” tanya Neta.

Dalam kasus Buku Merah yang menyeruak akhir-akhir ini terlihat sangat sarat dengan permainan manuver politik ketimbang kasus hukumnya, mengingat kasus hukumnya sudah selesai seperti kata Ketua KPK. Sasaran kasus Buku Merah ini jelas dan terang benderang hendak menyasar ke pemerintahan Jokowi, ada pun Kapolri Tito Karnavian hanya sebagai sasaran antaranya. IPW melihat ada yang aneh dalam kasus tersebut.

“Sebab kasus daging dengan tersangka Mantan Hakim MK Patrialis Akbar itu sudah lama selesai proses hukumnya di KPK, tapi kenapa baru dimunculkan lagi menjelang pilpres 2019. Ini tak lain karena ada manuver dari pihak tertentu yang tidak suka melihat kedekatan Tito dengan  Presiden Jokowi,” katanya.

IPW menilai dalam kasus Buku Merah ini bola ada di KPK. Lembaga anti rasuha itu harus solid. Jangan mau dipecah dari luar maupun dari para mantan pimpinannya yang pernah berseteru dengan institusi Polri. Apalagi ketua KPK agus Raharjo SDH mengatakan dugaan aliran dana ke Tito itu tidak benar. Ketua KPK juga mengatakan, buku catatan yang disebut sebagai Buku Merah itu hanya sebagai petunjuk yang sudah diklarifikasi kepada Basuki Hariman bahwa tidak benar  memberikan uang ke  Tito.

“Artinya, pernyataan ketua KPK itu merupakan suara resmi KPK. Begitu juga soal perusakan buku sudah dijelaskan ketua KPK bahwa tidak cukup bukti dan sudah dihentikan penyelidikannya. Apakah ketua KPK tidak layak dipercaya,” tanya dia lagi.

Mengingat situasi sekarang ini sudah memasuki tahun politik, IPW berharap Polri dan KPK harus sinergi dan jangan mau diadu domba hingga muncul cicak buaya jilid 3. KPK harus terus agresif memburu koruptor di tahun politik ini dan polri harus mampu maksimal menjaga keamanan hingga pilpres 2019.

“KPK harus solid dan Polri juga solid agar koruptor bisa disapu bersih dan tidak ikut-ikutan bermanuver mengadu domba KPK dgn Polri,” ujarnya.

Selain itu yang tak kalah penting, kata Neta,  Polri harus mengusut, siapa di belakang Indonesia Leaks dan apa motivasinya menyebar kasus Buku Merah. Apa yang dilakukan Indonesia Leaks bisa terkena tuduhan penyebar hoax. Jika Polri bisa cepat mengungkap kss Ratna Sarumpaet, IPW berharap, Polri bisa juga cepat membongkar Indonesia Leaks agar tidak muncul kegaduhan di masyarakat. (mhd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here