BPN Sumbawa Sebut  Program PTSL Selesai Sesuai Target

0
110
Ilutrasi

SUMBAWA (Garudanews.id) – Program  Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB) diprediksi selesai sesuai waktu yang ditentukan. Hal tersebut diungkapkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa melalui Kasubag tata usaha (TU) Siti Aisyah, terkait proses pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat.

Menurut Aisyah, berdasarkan data yang ada bahwa program PTSL tahun ini di kabupaten Sumbawa pengukurannya sebanyak 21.500. Dan sertifikatnya sebanyak 20.000. Untuk saat ini tinggal tahap penyelesaian.

Lanjut Hj.Aisyah bahwa program PTSL itu gratis dan tidak dipungut biaya. Dan di kabupaten sendiri yang mendapat program tersebut ada 21 Desa.  Masing- masing desa untuk dapatkan jatah dari program ptsl secara bervariasi. Diantara 21 Desa tersebut antara lain stowe brang, pukat, lekong, brang rea, batu bulan, marga karya, berare, jotang, lito, leseng, batu tering, sebasang, emang lestari lopok, penyaring, baru tahan, batu bangka, labuhan ijuk, ngeru, tatede, dan pungkit.

Aisyah menegaskan. Bahwa program ini merupakan program gratis. BPN tidak bisa menarik biaya. Dan Desa itu hanya meminta materai dan lainnya dari masyarakat. Desa diminta dapat membantu petugas di lapangan sebagai penunjuk batas dan sebagainya.

“Kalau di pertanahan gratis dan kalau di Desa tergantung kesepakatan Desa dan masyarakat,” paparnya, Kamis (18/10).

Tambah Aisyah, ada beberapa hal yang ditanggung pemohon seperti materai dan berkasnya.

“Tentu semuanya tergantung kesepakatan masyarakat dengan desa,” katanya.

Sambung Aisyah bahwa program tersebut dinamakan Redis. Sementara itu untuk Prona ia meyakinkan juga gratis.

Seperti diketahui bahwa tahun ini Pemerintah menargetkan 5 juta bidang tanah untuk rakyat. Dari 5 juta bidang tanah tersebut pemerintah menganggarkan Rp 5 triliun. Guna mewujudkan target tersebut, BPN pun mengenalkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendekatan yang dilakukan dalam ptsl ini adalah melalui desa per desa, Kabupaten per Kabupaten serta per kota.

Menyangkut prona, perlu diketahui bahwa tidak semua hal dibiayai oleh APBN. Salah satunya patok, untuk penentuan batas tanah, diperlukan sedikit empat patok. (Her)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here