CBA : Pilkada Serentak 2018, Pesta Demokrasi Sekaligus Pesta Duit Parpol

0
319
Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman

JAKARTA (Garudanews.id) – Pilkada serentak 2018 sebagai pesta demokrasi ter-akbar pertama sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. 171 daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara bersamaan, dilangsungkannya Pilkada serentak ini sebagai upaya pemerintah untuk memangkas biaya pemilu dari segi waktu agar lebih efektif dan dari segi anggaran lebih efisien.

Terkait Pilkada Serentak 2018, ada catatan penting yang harus menjadi perhatian bersama yakni masih besarnya potensi politik uang. Demikian di ungkapkan Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis Jajang Nurjaman dalam Realese Persnya yang di terima garudanews.id, Kamis (11/01)

Jajang menuturkan, berdasarkan dari pengalaman Pilkada sebelumnya. Pesta demokrasi juga lebih dimaknai seperti ajang pesta-pora Partai politik “Pesta duit”. Hal ini dapat dilihat dari mulai proses bakal calon melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sampai mendapatkan rekomendasi dari parpol, dan terakhir maju sebagai calon kepala daerah. Alur proses tersebut membutuhkan biaya uang yang fantastis.

Menurut Jajang, sudah menjadi rahasia umum, saat masing-masing bakal calon berlomba-lomba mendapatkan rekomendasi dari parpol saat itulah diduga transaksi uang mulai dan banyak bermain. Besaran biaya yang harus dikeluarkan paslon di tingkat kabupaten dan kota saja rata-rata bisa menghabiskan biaya 20-40 miliar rupiah.

Uang puluhan miliar tersebut untuk mebiayai dana operasional terkait sosialisasi kepada kemasyarakat saat mulai dari bakal calon sampai mendapatkan rekomendasi dan terakhir maju sebagai pasangan calon.

“Contohnya, untuk biaya survei, biaya makan dan minum, transportasi, cindera mata, pengumpulan KTP, sampai bantuan kepada warga seperti pembangunan rumah ibadah dan lain sebagainya. Terakhir tentunya biaya mahar kepada masing-masing parpol pengusung,”ungkap Jajang.

Untuk tingkat provinsi modal dananya jauh lebih besar lagi, paling sedikit Rp100 miliar yang bisa dihabiskan pasangan calon gubernur.

“Sedangkan untuk wilayah dengan jumlah pemilih besar seperti Jawa Barat, jawa Timur, dan Jawa Tengah jumlahnya bisa berkali-kali lipat,”ucap Jajang.

Jika melihat alurnya,Lanjut Jajang, seharusnya pihak berwenang khususnya satgas anti politik uang sudah bergerak jauh-jauh hari. Akan sangat terlambat jika satgas anti politik uang baru bergerak dan serius menjelang 2018.

“Karena dugaan “deal-delan politik uang” yang dilakukan parpol dan paslon serta pihak yang berkepentingan lainnya bisa jadi sudah selesai sejak lama, tanpa terendus pihak berwenang,” ujarnya.

Jajang mendesak pihak berwenang seperti Polri dan KPK khususnya satgas anti politik uang, bisa mengawasi pos-pos APBD yang rawan disalahgunakan seperti dana hibah dan bansos.

“Karena besar kemungkinan salah satu sumber biaya politik yang digunakan berasal dari uang rakyat yakni APBD,” ucapnya. (Apih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here