Inilah “Horor” Yang Menakutkan Bagi Pejabat Kabupaten Bekasi

0
261
Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, memberikan keterangan terkait mutasi pejabat eselon II.

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Rotasi dan Mutasi pejabat dinilai menjadi “Hantu” yang menakutkan bagi sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Daris. Kepapnya rotasi dan mutasi yang dilakukan Bupati Neneng Hasanah Yasin membuat sejumlah pejabat menjadi ‘takut’ dan terkesan terlalu berhati-hati dalam melakukan kegiatannya hingga berdampak buruk pada penyerapan anggaran.

Daris menilai pergeseran jabatan yang dilakukan oleh Bupati sudah pasti mempengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran oleh SKPD terkait. Apalagi pergeseran jabatan itu juga dilakukan saat menjelang kegiatan APBD 2018 dilakukan.

“Semestinya,  Kepala SKPD diberikan waktu terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatannya, jika gagal boleh dimutasi. Menurut hemat saya, pergeseran jabatan seharusnya dilakukan minimal satu kali dalam satu anggaran,” ujar politisiGerindra itu, baru-baru ini.

Dia mencontohkan pejabat A mengusulkan anggaran pembahasan di DPRD hingga menjadi DPA tetapi setelah selesai justru diganti, pejabat yang baru terkadang tidak mau melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dengan alasan bukan usulannya, hal ini yang berakibat banyak kegiatan yang tidak terlaksana.

“Biarkan mereka mengusulkan anggaran sampai pembahasan anggaran di DPRD, kemudian menyusun DPA sampai pelaksanaannya. Itu kan satu kali anggaran namanya,” kata Daris.

Jika dalam satu kali anggaran bisa dilakukan dua atau tiga kali pergeseran jabatan, sambungnya,  maka kemungkinan besar akan menghambat kinerja SKPD dalam melakukan penyerapan anggaran dan mengakibatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun.

“Baru pengesahan (anggaran-red) saja sudah ada mutasi, ini kan cilaka! Terkadang, Kepala Dinas yang dimutasi itu tidak tau tentang anggaran yang sudah disusun oleh Kepala Dinas yang sebelumnya sehingga tidak mau menjalankan kegiatan karena dalam perencanaan tidak ikut melakukan penyusunan. Ini sering kita temui di rapat-rapat komisi,” kata Daris.

Pihaknya menyayangkan keputusan Bupati yang terlalu cepat melakukan Rotasi dan Mutasi bahkan kabarnya pada bulan Januari tahun 2018 akan ada sejumlah pejabat eselon II dan III yang dimutasi kembali.

“Penyusuan APBD 2018 telah selesai dibahas dengan jumlah Rp. 5,7 Triliun, maka biarkan pejabat yang melakukan kinerjanya sampai 1 tahun anggaran oleh karena itu jangan terburu-buru dirombak dan digantikan dengan orang baru,” katanya.

Daris menambahkan, meski rotasi dan mutasi merupakan hak preogratif Bupati namun jika sering dilakukan akan berdampak buruk pada penyerapan anggaran dan kinerja SKPD.

Sebagai DPRD yang memilki hak pengawasan, ia sering menanyakan kinerja kepala dinas terkait penyerapan anggaran, namun sayangnya banyak yang tidak mengetahui dengan alasan baru menjabat sebagai kepala dinas.

Politisi Gerinda itu pun mengakui jika  DPRD tidak berhak mengintervensi rotasi dan mutasi karena hal itu merupakan kewenangan Bupati namun sebagai lembaga Legislatif, DPRD hanya sebatas memberikan saran dan rekomendasi untuk kemajuan kinerja Eksekutif. Bila Perlu tidak usahlah dilakukan agar Kepala SKPD bekerja terlebih dahulu.

“Tetapi sifatnya DPRD hanya menyarankan saja  dan tetap yang berwenang untuk mengambil kebijakan melakukan itu (rotasi dan mutasi-red) adalah Bupati,” pungkas dia.(sygi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here