Kejari Sumbawa Terima Berkas Kasus Kredit Macet Bank NTB

0
318

SUMBAWA (Garudanews.id) – Setelah melalui proses yang cukup panjang dengan mengirim surat dan mendapat jawaban dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia, akhirnya tim Jaksa Penyidik Kejari Sumbawa Senin (30/07) kemarin berhasil mendapatkan salinan enam berkas kredit macet dari PT Bank NTB, sehingga pengusutan lebih lanjut untuk mengungkap dan menguak tabir dugaan tindak pidana penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Kredit Modal Usaha dan Kredit Modal Kerja (KUR/KMU/KMK) yang diberikan kepada 6 orang pengusaha/nasabah asal Kecamatan Lantung Sumbawa tahun 2010 – 2014 lalu yang masuk dalam katagori kredit macet hampir mencapai sekitar Rp 2 Miliar pada PT Bank NTB Cabang Sumbawa dapat dilakukan kembali secara intensif.

Sebagaimana dijelaskan Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Senin siang (30/07) kemarin, bahwa proses penyelidikan intensif melalui kegiatan Puldata dan Pulbuket atas kasus kredit macet Bank NTB Cabang Sumbawa senilai Rp 2 Miliar itu sudah bisa dilanjutkan kembali, karena sejumlah berkas dokumen atas nama 6 orang nasabah peminjam kredit asal Kecamatan Lantung itu salinannya sebanyak 6 berkas baru saja diterima dari pihak PT Bank NTB, dimana dokmen berkas kredit macet tersebut selanjutnya akan diperiksa dan diteliti secara cermat oleh tim Jaksa Penyidik guna menentukan langkah selanjutnya.

Sejauh ini terang Jaksa Raka akrab disapa awak media ini, sudah ada sekitar 9 orang saksi yang telah diperiksa dan diambil keterangan klarifikasinya diantaranya 5 orang nasabah dan 4 orang pejabat Bank NTB, sehingga dengan telah mendapatkan bukti dokumen resmi terkait dengan kredit macet tersebut, maka akan dapat memberikan gambaran bagi tim Jaksa Penyidik untuk menelisik tentang dugaan penyimpangan yang terjadi terutama berkaitan dengan proses pemberian kredit kepada para nasabah asal Kecamatan Lantung tersebut, dan tentu dokumen dimaksud akan diteliti secara cermat untuk kemudian tidak menutup kemungkinan sejumlah nasabah dan sejumlah pejabat ataupun mantan pejabat Bank NTB akan dipanggil kembali guna dilakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangannya dalam status sebagai saksi.

Jaksa Raka juga menyatakan, mengapa data dokumen kredit macet Bank NTB dan keterangan sejumlah pihak terkait itu diperlukan, tiada lain agar proses lidik melalui kegiatan Puldata dan Pulbuket yang tengah dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik terkait dengan kasus dugaan penyimpangan penyaluran kredit pada Bank NTB Cabang Sumbawa itu dapat menjadi jelas dan terang benderang, karena itu keterangan saksi dan dokumen data dimaksud sangat diperlukan, serta meminta kepada sejumlah nasabah, pejabat maupun mantan pejabat Bank NTB yang akan dipanggil pada jadual pemeriksaan berikutnya, agar dapat lebih kooperatif memenuhi panggilan Jaksa, tukasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran pinjaman modal usaha kredit usaha rakyat, kredit modal usaha dan kredit modal kerja  (KUR/KMU/KMK) pada PT Bank NTB Cabang Sumbawa tahun 2010 – 2014 lalu, yang diberikan kepada enam orang pegusaha (nasabah) tertentu di Kecamatan Lantung dengan nilai total pinjaman hampir mencapai sekitar Rp 2 Miliar, dengan mendapatkan pinjaman kredit modal usaha bervariasi dari Rp 200 Juta – Rp 500 Juta, namun kenyataannya menjadi kredit macet sehingga proses penyelidikan yang dilakukan tim Jaksa Penyidik ini semata-mata untuk menelisik sejauhmana prosedur pemberian dan penyaluran kredit modal usaha kepada para pengusaha/nasabah, apakah telah sesuai dengan prosedur, mekanisme dan aturan yang berlaku atau tidak. (Her)

MAHKAMAH AGUNG VONIS TERDAKWA RUMAH ADAT KSB 1 TAHUN.

Denda Rp 50 Juta Plus Uang Pengganti Rp 111 Juta Lebih.

Sumbawa -Teguh Maramis (50) Direktur CV Agung Sembada asal Tuban Jawa Timur terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi atas proyek pembangunan rumah adat KSB tahun 2014 lalu senilai Rp 1,9 Miliar pada Dinas Dikbudpora KSB, yang sebelumnya telah dijatuhi vonis pidana selama 2 tahun penjara potong tahanan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram diketuai Ferdinand Leonard Markus SH MH dkk, dan bahkan terdakwa juga dikenai denda sebesar Rp 50 Juta Subsider 2 bulan kurungan dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 111.257.256 Subsider 6 bulan kurungan dan bahkan putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Mataram menguatkan putusan hakim Tipikor Mataram, karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Sub (1)-(b) ayat (2) dan (3) UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, justru kini terpidana merasa sedikit lega, karena putusan kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterima salinannya kemarin, jumlah hukuman pidana yang diberikan kepada Teguh Maramis hanya 1 (satu) tahun penjara dengan denda dan uang pengganti tetap sama (Conform) dengan putusan peradilan tingkat pertama sebelumnya.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH ketika dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya Senin siang (30/07) kemarin terkait dengan putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap Teguh Maramis terdakwa kasus rumah adat KSB tersebut lebih ringan dari putusan Tipikor Mataram maupun Pengadilan Tinggi Mataram, membenarkan kalau pihak Kejari Sumbawa baru saja menerima petikan salinan putusan MA Nomor 930,K/Pid.Sus/2018 yang ditandatangani ketua majelis hakim agung MA Prof Dr Surya Jaya SH M.Hum yang intinya sangat sependapat dengan putusan pidana yang telah dijatuhkan hakim Tipikor Mataram maupun hakim Pengadilan Tinggi Mataram tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana kasus rumah adat KSB tersebut, namun terkait dengan jumlah pidana badan yang diberikan kepada Teguh Maramis tidak sependapat dan merubahnya menjadi 1 (satu) tahun penjara dengan denda Rp 50 Juta Subsider 2 bulan kurungan dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 111.257.256 Subsider 6 bulan kurungan.

Dengan adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung tersebut terang jaksa Raka, maka jelas putusan pidana badannya lebih ringan dari putusan Tipikor Mataram maupun Pengadila Tinggi Mataram yang sebelumnya telah menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa Teguh Maramis selama 2 tahun penjara dengan denda dan uang pengganti (Conform), dimana sebelumnya tim Jaksa Penuntut Umum telah menuntut pidana selama 6 tahun penjara potong tahanan disertai dengan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp 172.354.702,52 Subsider 6 bulan serta dikenai pidana denda sebesar Rp 200 Juta Subsider 6 bulan kurungan, dan adanya perbedaan dalam penerapan pasal pidana korupsi yang dikenakan kepada diri terdakwa, maka tim Jaksa mengajukan banding maupun kasasi, dengan hasil jauh dari yang diharapkan.

Majelis hakim dalam amar putusan pidananya sangat sependapat dan sepakat dengan dakwaan tim Jaksa tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan sejumlah saksi terkait, katerangan ahli dari BPKP-RI, keterangan terdakwa dan sejumlah dokumen barang bukti yang diajukan, namun hakim sangat tidak sependapat dengan penerapan pasal pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa, sebab dari sejumlah unsur pidana yang didakwa itu justru yang terbukti dipersidangan adalah tentang pelanggaran Pasal (3) bukan Pasal (2) UU Tipikor, sehingga karena itu hakim berpendapat jumlah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan tim Jaksa.

“Untuk menentukan sikap dan langkah hukum selanjutnya, tentu putusan kasasi MA itu terlebih dahulu dikaji dan ditelaah dengan cermat, serta menunggu petunjuk dari pak Kajari,” pungkas Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH. (Her)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here