KPK Periksa 6 Saksi Terkait Kasus Suap Gubernur Aceh

0
178
Komisi Pemberantasan Korupsi. (ist)

JAKARTA (Garudanews.id) – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil 6 orang saksi dari unsur swasta untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap Bupati Bener Meriah, Ahmadi kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

“Sebagai rangkaian dari penyidikan dugaan suap terhadap Gubernur Aceh terkait DOKA, hari ini diagendakan pemeriksaan 6 saksi dari unsur swasta. Pemeriksaan akan dilakukan di Polda Aceh,” kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Kamis (12/7).

KPK mengimbau keenam saksi yang dipanggil hari ini dan pihak-pihak lain yang nantinya dipanggil agar memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya untuk mengungkap kasus ini dan pihak-pihak lain yang terlibat.

“Kami ingatkan sekali lagi agar saksi jujur memberikan keterangan. Agar kebenaran terungkap dalam kasus ini. Sikap koperatif tehada proses hukum tentu akan dihargai,” katanya.

Febri menyampaikan, pihaknya tidak bersedia menyampaikan nama keenam saksi yang hari ini dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus suap pembahasan dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) demi kepentingan penyidikan.

KPK menetapkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa kemarin (3/7).

Dalam kasus ini, Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sejumlah Rp 500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp 1,5 milyar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber darl Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf itu diduga dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 trilyun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Syaiful sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Gtr/Lya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here