LAMI Dukung Kejati NTT Usut Dugaan Korupsi 11 Paket Proyek di Dinas Pertanian Rote Ndao Senilai Rp4 M

0
360
Ketua Umum LAMI, Jonly Nahampun

NTT (Garudanews.id) – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), kembali mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dalam melakukan penyelidikan dugaan korupsi 11 paket proyek pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (PPK) Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2014 senilai Rp4 miliar.

Ketua Umum LAMI, Jonly Nahampun, meminta agar penanganan kasus tersebut dipublikasikan ke publik, agar diketahui oleh masyarakat luas.

“LAMI akan terus mengawal dan mendukung proses pulbaket, puldata serta penyelidikan yang dilakukan oleh Kejati, dimana kasus korupsi termasuk kejahatan extraordinary crime yang tidak pandang bulu terhadap siapapun yang merupakan musuh negara pada saat ini,” tegas Jonly kepada garudanews.id, Selasa (7/11).

Diberitakan sebelumnya, Kejati NTT segera menyelidiki dugaan korupsi 11 paket proyek pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (PPK) Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2014 senilai Rp 4 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Jhon Purba menyampaikan, dari 11 paket proyek itu sebanyak lima paket telah dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa Surat Perintah Kerja (SPK), yakni program kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air. Pekerjaannya adalah membangun irigasi air permukaan sebanyak empat unit di Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur.

Selain itu, ada paket pekerjaan pengadaan konstruksi jalan pertanian, yang juga telah selesai dikerjakan oleh pihak ketiga di dua lokasi yakni di Desa Mukekuku dan Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur.

Ada pula paket pekerjaan konstruksi jalan pertanian di Desa Lidamanu, Kecamatan Rote Barat Daya, yang juga telah dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa ada SPK. Serta pembangunan embung di tiga tempat yaitu di Desa Faifuah, Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, serta di Desa Bolatena, Kecamatan Landu Leko. Di sini juga telah dikerjakan tanpa ada SPK. Begitu pula paket pekerjaan pembangunan embung yang berlokasi di Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya telah dikerjakan pihak ketiga tanpa disertai SPK dari dinas teknis.

“Kejati NTT segera melakukan penyelidikan. Proyek tersebut telah dilakukan PHO (provisional hand over/serah terima pekerjaan awal-red) seratus persen oleh panitia, namun anehnya pekerjaan fisik di lapangan belum mencapai seratus persen atau belum selesai,” kata Jhon.

Ia menyampaikan, ada sejumlah item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh pihak kontraktor. Informasi yang berhasil dihimpun, setelah diprotes masyarakat Rote Ndao, pihak dinas menarik kembali proyek itu untuk kemudian dilakukan pelelangan. Namun, proyek sudah dikerjakan terlebih dahulu bahkan sudah dilakukan pemeriksaan fisik oleh panitia PHO dan dinyatakan 100 persen.

Jika ada permintaan dari masyarakat Kabupaten Rote Ndao untuk dilakukan pemeriksaan, maka penegak hukum akan segera mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) guna dilakukan penyelidikan.

Menurut Jhon, suatu proyek yang dikerjakan mendahului proses tender atau pelelangan sudah termasuk pelanggaran hukum dan dapat dikategorikan tindak pidana korupsi, jika unsur merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here