Marak Penyimpangan DD dan KUR, PMPRI Ingatkan Pemerintah Tingkatkan Pengawasan

0
160
Ilustrasi

BANDUNG (Garudanews.id) – Ketua Umum DPP LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia  (PMPRI), Rohimat mengingatkan pemeritah agar meningkatkan pengawasan penggunaan dana desa (DD) maupun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena kedua program tersebut sangat rentan dengan penyelewengan.

Menurutnya, dugaan penyelewengan itu bukan hanya dilakukan oleh oknum pegawai atau aparat desa. Dari oknum organisasi kemasyarakatan maupun LSM terkadang kerap memanfaatkan kelemahan aparat maupun pegawai yang terindikasi melakukan penyimpangan dengan mengharapkan sesuatu imbalan.

“Kesulitan kami masuk, karena kepala desa berasumsi bahwa semua LSM semua sama. Padahal kedatangan kami hanya untuk memberikan edukasi hingga demplot. Anehnya kepala desa enggan menemui kami, setelah diberikan penjelasan mereka (Kades) baru memahami,” ujar Rohimat saat dihubungi melalui sambungan telepon genggamnya, Kamis (14/2).

Selain itu, pihaknya saat ini tengah mensikapi masalah pasar yang ada di Kota Bandung  yang dinilai banyak terjadi penyimpangan. Hal itu, kata dia, yang menjadi hambatan tumbuhnya perekonomian mikro. Khususnya di Kota Bandung, Jawa Barat.

Rohimat mengungkapkan, kebanyaan pasar di Kota Bandung beralih fungsi menjadi tempat hunian, dan dijual belikan oleh oknum petugas pasar. Sehingga ketika ada pedagang yang masuk harus membayar sejumlah uang namun sayangnya itu sifatnya pungutan liar.Hal inilah yang selama ini dikeluhkan oleh ribuan pedagang di Kota Bandung.

“Kami dari PNPRI ingin memberikan legalitas yang jelas. Sehingga para pedagang kaki lima tidak liar.  Sehingga UKM di Kota Bandung dapat tumbuh dengan baik,” terang dia.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah menyikapi persoalan tersebut agar melibatkan stakeholder. Sehingga para pelaku usaha mikro tidak terbebani oleh ulah oknum.

Ketika ditanya menyikapi dinamika politik jelang Pileg dan Pilpres 2019, dengan tegas Rohimat mengatakan pihaknya mendukung upaya TNI-Polri dalam menciptakan pemilu damaidan kondushif. Karena memanasnya dinamika politik nasional dapat berdampak pada perekonomian nasional.

“Karena Jawa Barat merupakan barometer nasional. Dan merupakan wilayah yang  jumlah yang jumlah penduduknya paling banyak. Saya memang mengimbau kepada temen-temen PMPRI agar bersinergi dengan TNI dan Polri dalam keikutsertanya mengawal pemilu damai dan kondusif,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan pilihan boleh berbeda. Namun demikian kata dia, jangan karena berbeda pandangan politik lantas sesama anak bangsa harus menghujat satu sama lain.

“Kalau berbeda pilihan silahkan saja. Karena itu merupakan hak berdemokrasi. Tapi saya berharap jangan sampai karena beda pilihan dapat menimbulkan gesekan antar kelompok yang lain,” pungkas Rohimat. (red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here