Pemerintah Dinilai Lamban Atasi KLB Difteri

0
269
Virus Difteri (Ilustrasi)
JAKARTA (Garudanews.id) – Kasus luar biasa (KLB) difteri datang lagi. Pemerintah dinilai terlambat mengatasi KLB ini. Pasalnya, tahun 1990, Indonesia sudah pernah dinyatakan bebas difteri. Tapi, pada 2009 sempat muncul kembali dan kini pun terjadi lagi. Kampanye promotif preventif para petugas kesehatan sangat kurang.
Demikian penegasan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati saat dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (13/12). Korban jiwa akibat wabah difteri terus bertambah. Dan pemerintah baru menyatakan KLB. Langkah pemerintah dengan menggelar ORI (Outbreak Response Imunization) untuk memerangi wabah KLB difteri sudah betul. Namun, bila setiap ada KLB disikapi dengan ORI, tanpa perubahan layanan kesehatan dasar, maka ORI tidak berguna.
“ORI ini hanya untuk sekali suntik. Difteri bisa kita cegah kalau suntikan difteri itu dilakukan berkala. KLB yang sekarang memperlihatkan vaksinasi difteri itu gagal,” tandas Anggota F-PPP ini. Di satu sisi, masyarakat memang tidak melakukan difteri secara berulang. Tapi, Okky menyatakan tau mau menyalahkan masyarakat yang berarti blame the victim (menyalahkan korban). Justru yang patut disalahkan adalah ke mana strategi komunikasi kesehatan Kemenkes.
Masyarakat dibiarkan tak melakukan pengulangan vaksinasi difteri. Harusnya, Kemenkes mengawal pengulangan vaksinasi tersebut. “Saya mendorong meneruskan program yang pernah ada, yaitu rapot kesehatan anak sekolah. Itu harus diadakan lagi. Dinas pendidikan sempat buat program itu sebagai upaya orangtua dan sekolah mengontrol kesehatan anak, sudah berapa kali mendapat vaksinasi dan apa saja vaksinasi yang sudah diberikan,” seru politisi dari dapil Jakarta II.
Menurutnya, justru sejak program JKN dirilis pemerintah, penyakit menular semakin banyak. Misalnya, TBC, difteri, dan kaki gajah. Para tenaga kesehatan di Puskesmas juga hanya bekerja di dalam gedung, menunggu berapa banyak pasien yang datang dan apa penyakitnya. Mereka, kata Okky, kurang melakukan program-program di luar gedung. Itu artinya hanya fokus pada kuratif belaka.
“Besar kemungkinan mereka hanya sibuk mengelola kapitasi di setiap Puskesmas supaya dapat lebihnya, sehingga kegiatan promotif preventif di luar gedung terabaikan. Jakarta sudah punya kegiatan di luar gedung yang namanya ‘Ketuk pintu layani dengan hati’. Tapi, ternyata Jakarta juga punya KLB difteri. Artinya, ada yang salah. Menurut saya, pemerintah harus melakukan terobosan yang tidak bisa dengan kuratif. Harus promotif preventif. Bila hanya kuratif, maka akan defisit lagi,” kritik Okky.
Di tengah kasus KLB difteri seperti ini, harusnya pencegahan digalakkan dengan aksi promotif preventif. Unit kesehatan berbasis masyarakat harus dimasifkan. Pemerintah juga sudah punya program PHBS (Prilaku hidup bersih sehat), tapi belum digerakkan lagi. Dilakukannya masih sporadis. Insentif untuk para ibu agar mau ke Posyandu juga tak boleh ditinggalkan. (Prl/Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here