Penggunaan KS Berbasis NIK Akan Di Evaluasi

0
185
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

BEKASI, (Garudanews.id) – Kartu Sehat (KS) berbasis NIK selama ini dirasakan manfaatnya oleh hampir sebagian masyarakat Kota Bekasi. Namun, disisi lain, KS juga menuai kontofersi baik dalam pembuatannya yang diduga menabrak peraturan, ataupun dalam penggunaannya. Dalam penggunaan KS nyatanya juga dinikmati kalangan berada, hingga penggunaan yang dinilai berlebihan.

Pemerintah Kota Bekasi pun lakukan sosilisasi penggunaan KS yang di laksanakan di gedung GG Lestari, Perumahan Pondok Mitra Lestari, Jati Rasa, Jati Asih, Kamis (25/10).

Dalam sosialisasi KS yang dilakukan secara terbatas tersebut, para wak media yang hendak meliput kedalam gedung pun dilarang oleh petugas Satpol PP yang berjaga didepan pintu masuk gedung. Kabag Humas Pemkot Bekasi Sajekti Rubiah mengatakan bahwa tidak ada larangan wartawan untuk masuk ke dalam gedung, namun kapasitas gedunh yang tidak memadai.

“Bukan tidak boleh, tapi didalam panas sekali karena banyak orangnya,” kata Kabag Humas Sajekti Rubiah kepada media.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi dalam wawancaranya terkait dengan Kartu Sehat (KS) berbasis NIK mengatakan bahwa kedepannya fungsi KS akan diatur dalam penggunaannya.

“Kartu sehat itu kan harus efektif dan harus efisien dan kartu sehat itu harus diketahui, makanya saya sekarang turun menjelaskan kepada masyarakat, mana yang ditanggung oleh kartu sehat, mana yang tidak, sehingga nanti penggunaan kartu sehat ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu,” kata Pepen.

Ia juga menambahkan bahwa selain itu, KS dalam penggunaannya akan lebih transparansi dan melakukan evaluasi terhadap penggunaan KS. Sementara fungsi dari KS sendiri akan tetap dinikmati oleh warga Bekasi.

“Kalau bisa kemana saja dengan cara seperti itu, berarti kita kerja tidak dengan sistim, ini yang kita bangun dengan sistim, fungsinya tetap berjalan, emergencinya tetap berjalan, tapi yang kecil seperti itu sudah ditangani kuratif dan prefentif, setiap melakukan sesuatu kan kita lakukan evaluasi sehingga prefentif kuratif dan pencegahan penyakit yang dilakukan rumah sakit, orientasi kita itu adalah lebih banyak ke rumah sakit umum,” katanya menambahkan.

Ketika ditanya terkait dengan regulasi Kartu Sehat, Pepen mengatakan bahwa ada kemungkinan KS terintegrasi dengan memperhitungkan untung dan rugi. Ia juga mengatakan bahwa KS sudah memenuhi Undang-undang dasar.

“Mungkin saja terintegrasi, tapi kan kita hitung untung ruginya, saya pakai undang-undang pembukaan, KS itu sudah perwal, sudah perda, juknisnya semua sudah ada,” kata Pepen.

Seperti diketahui, dari tahun 2017 hingga saat ini masyarakat Kota Bekasi yang sudah memiliki Kartu Sehat (KS) berbasis NIK mencapai 590 ribu, dari 740 ribu KK, masih ada 140 warga Kota Bekasi yang belum dapat menikmati KS.

“Blankonya lagi kosong, sedang dicetak saya sedang cari juga CSR, kalau ada perusahan besar yang mau bantu kita bersukur,” pungkasnya. (Mam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here