Presiden Minta Pengawasan Pengelolaan PNBP Diperketat

0
234
Ilustrasi

JAKARTA (Garudanews.id) – Dalam rangka meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas belanja pemerintah, dan pengawasan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 Mei 2018 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Inpres tersebut ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri); 3. Jaksa Agung RI; 4. Panglima TNI; 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK); 6. Para Gubernur; dan 7. Para Bupati/Walikota.

“Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas belanja pemerintah, dan pengawasan atas pengelolaan PNBP,” bunyi diktum PERTAMA Inpres tersebut.

Presiden meminta kepada para pejabat di atas untuk menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan masing-masing untuk:

a.memasukkan rencana pengawasan atas: 1. Pelaksanaan kewajiban Bendahara atas Belanja Pemerintah yang meliputi: pendaftaran, pemotongan dan pemungutan, penyetoran dan pelaporan; dan 2. Pengelolaan PNBP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PNBP dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

b.melaksanakan pengawasan sesuai PKPT; dan

c.menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada Menteri/Kapolri/Jaksa Agung/Panglima TNI/Pimpinan LPNK/Gubernur/Bupati dan Walikota.

Selanjutnya Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para pejabat yang tersebut untuk menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal secara berkala atau apabila diperlukan.

Khusus kepada Menteri Keuangan (Menkeu) bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presiden Jokowi menginstruksikan untuk: 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pengawasan atas pelaksanaan kewajiban Bendahara atas Belanja Pemerintah dan pengawasan atas pengelolaan PNBP; dan 2. Melakukan analisasi, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Inpres ini.

“Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal melakukan koordinasi dan melaporkan kompilasi hasil peningkatan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah dan pengawasan atas pelaksanaan PNBP kepada Presiden secara berkala atau apabila diperlukan,” bunyi diktum KETIGA Inpres tersebut.

Kerpada pata pejabat yang ditujukan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2018 ini, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

“Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tamggal dikeluarkan,” bunyi akhir Inpres Nomor 4 Tahun 2018, yang dikeluarkan di Jakarta pada 3 Mei 2018 itu. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here