Program PTSL Diduga Jadi Bancakan Oknum Pejabat Kelurahan

0
182
Dok.net

BEKASI, (Garudanews.id) –  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah Desa/ Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat,

Selain itu,  juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya.

Penyelenggaraan PTSL juga dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek/program. Dalam hal ini Program Nasional (Prona) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam melayani masyarakatnya yang kurang mampu dalam pembiayaan sertipikat tanah, selain itu juga dapat mengetahui bidang-bidang tanah yang bermasalah atau tidak.

Dasar hukum dari PTSL sendiri diantarnya ialah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Namun, mirisnya di beberapa wilayah program tersebut banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pembiayaan PTSL yang seharusnya hanya RP. 150 ribu, menjadi 1- 2,5 juta pada setiap pengurusan PTSL.

Hal tersebut juga terjadi di Keluarahan Bintara, Bekasi Barat. Warga yang ingin mengurus tanahnya di pungut uang bervariasi antara 1 juta hingga 2,5 juta oleh oknum pejabat kelurahan Bintara. Dari sumber yang dapat dipercaya dan tidak mau disebutkan namanya, dirinya mengaku dimintai uang untuk mengurus tanah oleh oknum kelurahan.

“Kalau variatif sih saya bilang gak, standarnya mentok gak bisa nego 2,5 juta, itu pun kita disisihkan kecuali ada uang tambahan 500 sampai 1 juta,” kata seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya..

Ia juga prihatin atas apa yang terjadi di keluarahan Bintara, karena program yang seharusnya pro rakyat tersebut malah dijadikan ajang mencari keuntungan individu atau golongan. Pengurusan tanah AJB dan Girik dikenakan wajib 2,5 juta, sedangkan tanah garapan dikenakan biaya tambahan sebesar 70 ribu per meter persegi.

Atas kejadian tersebut, Kota Bekasi juga menghadapi dilema terkait dengan program Bebas Korupsi yang sudah di canangkan. Dugaan pungli yang di lakukan oleh oknum pejabat tersebut akan mencoreng program pro rakyat dan wilayah bebas korupsi yang memang di galakan pemerintah pusat.

Sementara itu, Lurah Bintara, Bekasi Barat Endang Supratman saat di konfirmasi media enggan memberikan jawabannya. Beberapa kali wartawan mencoba konfirmasi terkait hal tersebut tidak membuahkan hasil.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi Muhammad Irdan mengakui bahwa ada pungutan dalam pengurusan setiap berkas, namun pungutan tersebut hanya sebesar 150 ribu rupiah saja.

“Dana itu untuk persiapan proses berkas, sesuai dengan perwal yang sudah ditentukan. Namun jika kemudian ada pungutan di masyarakat yang nilainya mencapai 1 hingga 2 juta, itu di luar kewenangan kami,” kata Irdan.

Ia kembali menambahkan bahwa BPN tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap dugaan pungli yang di duga dilakukan oleh oknum pejabat dalam pengurusan PTSL, kecuali ia adalah pegawai BPN.

“Kami hanya bertindak jika petugas BPN yang melakukan pungutan itu. Namun, jika yamg memungut adalah oknum pengurus RT atau RW, silahkan masyarakat melakukan musyawarah dengan pihak kelurahan setempat jika keberatan, atau melapor kepada pihak kepolisian,” pungkasnya. (Mam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here