Soal Akuisisi Pertagas oleh PGN, Pemerintah Perlu Masukan dari SPPG

0
111
Kantor Pertamina Gas (Pertagas) Distrik Tegalgede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (Foto: dok.garudanews.id)

JAKARTA (Garudanews.id) – Kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengakuisisi Pertamina Gas (Pertagas) oleh Perusahan Gas Negara (PGN) mendapat penolakan sejumlah serikat pekerja di perusahaan berplat merah tersebut akhirnya jadi perhatian publik.

Pengamat kebijakan publik, Universitas Moestopo (Beragama), Dr. Taufiqurokhman mengatakan, seharusnya pemerintah dapat menerima masukan dari Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG).

“Masukan SPPG terhadap akuisisi Pertagas oleh PGN yang berpotensi bisa merugikan dan adanya tindakan penyelewengan kebijakan merupakan masukan yang positif. Seharusnya pemerintah bisa memanggil dan meminta masukan SPPG terhadap pertimbangan alasanya tersebut,” kata Taufik menanggapi penolakan SPPG terkait akuisisi Pertagas oleh PGN, Jumat, (13/7).

Pertimbangan lainya menurut Taufik kebijakan mengambil akuisisi Pertagas oleh PGN akan dikatakan benar jika permasalahan tersebut memang telah melalui kajian serta berbagai aspek yang akan menguntungkan negara.

“Apabila pembagian komposisi sahamnya memang dominan atau diatas 51 persen milik pemerintah dan segala kebijakannya diterima semua pihak yang berkepentingan pasti tidak akan menimbulkan kegaduhan. Terkait dengan akuisisi pemerintah juga harus mengakomodir pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan yang strategis tersebut,” pungkasnya. (Mhd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here