TGUPP Bentukan Anies Jadi Polemik, Apa Kata Kapuspen Kemendagri

0
347
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Arief M Eddie. (tengah) (Foto: Yan/garudanews.id)

JAKARTA (Garudanews.id) – Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur DKI Jakarta jadi polemik, setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selesai mengevaluasi Rancangan Perda tentang APBD DKI Jakarta. Gubernur Anies, mempertanyakan, kenapa penganggaran TGUPP di APBD DKI Jakarta dikoreksi. Anies pun merasa heran, sebab di zaman gubernur Jakarta sebelumnya, baik itu di zaman Jokowi, Ahok maupun Djarot Saiful Hidayat, tim serupa juga ada, tapi tak dipersoalkan Kemendagri.

Seperti diketahui, di era Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta, memang ada tim yang membantu gubernur. Tim ini, jumlahnya 2 orang, dimana sebagian besar anggotanya diambil dari kepala dinas yang dimutasi. Di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tim serupa juga dibentuk. Jumlah anggotanya meningkat menjadi 9 orang. Tim serupa juga dibentuk di era Djarot jadi Gubernur. Jumlah anggota tim mencapai 13 orang.

Dari sisi penganggaran, ada peningkatan yang mencolok. Di era sebelum Anies, anggaran untuk tim gubernur dianggarkan sebanyak 2,35 milyar. Tapi kini, Anies menganggarkan dana 28,99 miliar untuk membiayai 74 anggota TGUPP. Dana sebesar itu, akan  dipakai untuk membayar honorium atau gaji anggota TGUPP. Rinciannya, 60 orang akan direkrut sebagai anggota tim, dengan gaji sebesar 24, 93 juta per bulan. Sementara, 14 orang akan diangkat jadi ketua tim dengan gaji, 27,9 juta per bulan.

Menanggapi itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Arief M Eddie mengatakan, TGUPP bukan tak boleh. Tapi, ketika itu menggunakan APBD, tentu penganggarannya harus sesuai aturan. Demikian kata Arif seperti yang dikabarkan dalam laman resmi Kemendagri.

“Bukan tak boleh. Kita (Kemendagri) di dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, punya kewajiban melakukan evaluasi. Ketika anggaran itu diadakan agar sesuai ketentuan ya evaluasi dulu,” katanya.

Arief juga menegaskan dalam sistem penganggaran itu, aturannya sudah jelas. Jika memang, hendak merekrut ahli, atau pakar di sebuah bidang, dan penganggarannya itu dimasukkan ke APBD, ada mekanismenya. Jadi tidak bisa asal menganggarkan.

“Kalau mau merekrut ahli seyogyanya melekat pada kegiatan, jadi ahli itu melekat pada SKPD,” kata dia.

Di zaman Jokowi, Ahok, dan Djarot, juga ada tim yang dibentuk membantu gubernur. Mereka rata-rata yang direkrut adalah mantan kepala dinas yang tak punya jabatan alias non job. Bukan orang buangan. Pertimbangannya, mereka adalah pejabat yang punya golongan pegawai tinggi dan punya pengalaman serta keahlian. Daripada tidak ada jabatan, maka diberdayakan untuk mengawasi serta memberi masukan.

“Karena dia dinonjobkan, punya golongan tinggi, ya diberdayakan. Karena dia PNS kan lebih mudah,” kata dia.

Ditegaskan Arief, Kemendagri tidak pernah mencoret atau menghilangkan TGUPP. Tapi evaluasi terhadap APBD DKI Jakarta dimana di dalamnya ada penganggaran untuk TGUPP, sifatnya revisi untuk meluruskan agar penganggaran itu sesuai aturan. Bahkan, dalam hasil evaluasi Kemendagri memberi saran pembentukan TGUPP yang sesuai aturan.

“Kami tak mencoret,  ini kan merevisi untuk meluruskan agar sesuai aturan. Kita sarankan TGUPP itu dianggarkan  di biaya  operasional gubernur. Kalau di taruh Biro Administrasi Sekda, itu kan menyalahi, ” kata dia.

Arief pun kemudian mengilustrasikan. Misalnya Gubernur Anies membutuhkan ahli di bidang lingkungan atau tata kota, kalau memang itu mau merekrut dari luar, mesti ada Peraturan Gubernurnya. Dan, kalau memang opsinya mau dibiayai oleh APBD, maka ahli yang direkrut melekat pada kegiatan SKPD.

“Nah melekat pada SKPD,” kata dia.

Arief juga menanggapi alasan Gubernur Anies memasukan TGUPP dalam Biro Administrasi Sekda agar gampang mengontrolnya. Menurut Arief, jika memang ingin gampang mengontrol tim, sebaiknya tim itu bukan ditempatkan di Biro Administrasi Sekda. Tapi penganggarannya diambilkan saja dari anggaran biaya operasional gubernur. Itu lebih gampang lagi mengontrolnya.

“Untuk gampang mengontrol, ya diambil kan saja, atau gunakan dana operasional, itu sarankan kita. Kewajiban Kemendagri kan berikan saran, itu  perintah UU juga,” ujarnya.

Di era Jokowi, Ahok atau Djarot juga seperti itu, penganggaran tim gubernur diambil dari biaya operasional gubernur. Memang dulu, ada tim yang penganggarannya itu masuk APBD, dengan alokasi dana sebesar 2 milyar lebih. Namun itu melekat pada kegiatan SKPD. Dan rata-rata yang jadi anggota tim adalah para mantan kepala dinas yang notabene adalah para PNS.

“Zaman Pak Jokowi, Ahok, diambil dari dana operasional gubernur. Untuk TGUP zaman dulu memang ada, tapi melekat pada kegiatan SKPD,  karena yang direkrut para mantan kepala dinas yang  non job, itu kan PNS. Nah, bedanya sekarang  kan mau merekrut non PNS. Nah, karena Pak Anies mau merekrut ahli untuk membantu tugas pokok gubernur, kita sarankan memakai dana operasional gubernur,” tutur Arief. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here