Wakil Ketua DPR Kritik Penanganan Korban Gempa Lombok

0
78
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah (ist)

LOMBOK (Garudanews.id) – Penanganan korban gempa yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat yang dijalankan oleh birokrasi dinilainya terlalu berbelit-belit. Pasalnya bayak sekali alur administrasi diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat seharusnya dijalankan pemerintah sebagaimana birokrasi normal, bukan birokrasi bencana.

Fahri mengungkapkan, setidaknya ada sebelas tahapan yang harus dilewati masyarakat korban gempa yaitu, verifikasi rumah, Surat Keputusan Kepala Daerah, buku rekening, pembagian buku rekening, sosialisasi, pemilihan minat rumah tahan gempa (Risha, Kayu, Konvensional), kelompok masyarakat, perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencairan serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Tahap penyiapan rumah yang kami pantau baru sampai pada persiapan dokumen. Yang ditinggali warga sekarang adalah Huntara atau rumah yang dibangun berasal dari bantuan lembaga kemanusiaan atau material yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” terang Fahri kepada awak media di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, sampai hari ini belum ada rumah hunian yang berasal dari bantuan stimulan yang sudah dihuni. Menurut informasi yang didapatnya, peletakan batu pertama pun bukan bersumber dari pagu anggaran bantuan stimulan.

Selain itu, Fahri juga menyampaikan bahwa rekening yang sudah terisi dari 186.090 rumah rusak yang terverifikasi baru mencapai 3,8 persen. Sedangkan realisasi rekening terisi untuk Kabupaten Lombok Utara sebagai epicentrum gempa masih sangat rendah yaitu 3,5 persen.

“Dana cash sudah ada di bank, bisa dicairkan bila birokrasi bencana diberlakukan. Kalau birokrasi berbelit harus buat LPJ dan sebagainya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat stres. Beri kepastian pada masyarakat, jangan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian,” pungkasnya. (Mhd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here