Rapat Forum Komunikasi Kabupaten Bekasi Dipertanyakan 

155

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Ulas Kriminologi Bekasi (UKIR) mempertanyakan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Partai Politik (Parpol), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, dalam rangka kondusifitas wilayah pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 28 sampai 30 April 2017 di Hotel Grand Palace, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Ada agenda apa sampai gelar pertemuan disana. Karena acara tersebut menggunakan anggaran yang tidak sedkit, yang dibebankan kepada APBD Kabupaten Bekasi,” tegas Koordinator UKIR, Syuhadi Hairussyukur kepada garudanews.id, Selasa (2/5).

Ia pun mempertanyakan Pemkab Bekasi yang tidak menggunakan fasilitas yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan harus menggelar pertemuan di Mataram yang pastinya akan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.

“Sangat mubazir dan terlalu banyak menghambur-hamburkan uang rakyat. Apa tidak lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk hal yang lebih baik, misalnya untuk pendidikan dan kesehatan gratis,” paparnya.

Ia menegaskan, UKIR Bekasi akan melaporkan dugaan penggunaan dana APBD dalam pertemuan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena anggaran yang meminjam nama Kesbangpol tersebut tidak ada didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dirinya pun mempertanyakan diundangnya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi dalam kegiatan tersebut.

Jika memang tujuan pertemuan adalah dalam rangka kondusifitas wilayah, seharusnya petahana lanjut dia mengundang Kapolres, Dandim dan Camat di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Apa kepentingan mereka (Panwaslu dan KPUD) ikut diundang kesana?, karena keduanya bukan anak buah Bupati Petahana tetapi Lembaga Independen. Jika ada hal yang urgen untuk dibahas, kenapa Bupati tidak datang saja ke kantor Panwaslu dan KPUD?, bebernya.

Syuhadi mempertanyakan independensi kedua lembaga penyelenggara tersebut, apalagi Panwaslu sampai saat ini tidak menindaklanjuti laporan dugaan tidak netralnya ASN beberapa waktu yang lalu.

Merujuk kepada Surat KPUD Kabupaten Bekasi Nomor 82/PY.01-SD/3216/KPU-KAB/III/2017, jelas menyatakan kegiatan Mengganti Pejabat yang dilakukan Petahana pada tanggal 3 Maret 2017 melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 88 huruf E.

“Tapi Panwaslu karena diduga diisi orang-orangnya petahana, mereka tidak berani menerbitkan Surat Rekomendasi untuk kesalahan petahana tersebut,” keluhnya.

Syuhadi pun mengaku akan melaporkan Panwaslu dan KPUD Kabupaten Bekasi ke DKPP, karena diduga telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pilkada.

“Kita minta mereka mendiskualifikasi Bupati Petahana karena sudah melanggar regulasi yang ada,” tandasnya. (pri)

Anda mungkin juga berminat