Pakar ICMI: Hapus Pendidikan Agama di Sekolah Kesalahan Besar

130

 

JAKARTA (Garudanews.id) – Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), menilai penghapusan pendidikan agama di sekolah-sekolah oleh Mendikbud bertentangan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Dewan Pakar ICMI Pusat, Anton Tabah Digdoyo mengatakan, ide dan gagasan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 12 (1) butir a yang mengamanatkan, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama.

“UU tersebut tegas diwajibkannya pendidikan agama pada setiap jenjang atau satuan Pendidikan,” ungkapnya kepada garudanews.id, Rabu (14/6).

Ia menjelaskan, pengertian Satuan Pendidikan dalam UU ini tertulis di ketentuan umum kelompok layanan pendidikan formal, nonformal, informal tiap jenjang dan jenis pendidikan.

Dimana hak mendapat pendidikan agama melekat pada setiap siswa, pihak sekolah pengelola pendidikan wajib memberikan pendidikan agama.

Menurutnya, Mendikbud harus cermat dalam membuat kebijakan. Dulu ada ide menghapus doa agama di sekolah saja rakyat marah, apalagi ini akan hapus pendidikan agama di sekolah.

Lanjut Anton, banyak masalah pendidikan yang belum tertangani. Misalnya masalah sarana pendidikan, tenaga ajar, ujian akhir sekolah, kurikulum 2013 dan lain-lain.

“Lebih baik Mendikbud fokus menyiapkan siswa siswi berprestasi baik fisik, mental, rohani maupun jasmani, seperti tujuan NKRI bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya untuk Indonesia Jaya,” jelasnya.

Ide Mendikbud ini, kata dia, disadari atau tidak adalah sekularisasi di sekolah-sekolah, nanti berlanjut kepada penghapusan doa-doa keagamaan di sekolah, bahkan penghapusan atau pelarangan waktu-waktu shalat di sekolah dan sebagainya.

“Waspadalah dengan upaya sekularisasi itu, sangat berbahaya dan NKRI bisa tinggal sejarah,” tandasnya.

Diketahui, Mendikbud berencana untuk menghapus pendidikan agama di sekolah-sekolah. Rencana inipun mendapat reaksi dari rakyat yang merasa heran karena mudah tertular dengan pola sekuler liberal, walau dengan alasan pendidikan agama di rapor siswa akan diambil dari pendidikan di madrasah, masjid, pura, dan gereja.

Sementara,  saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Selasa (13/6), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan akan meniadakan pelajaran agama di kelas dan menggantinya dengan pendidikan agama di luar kelas, termasuk di tempat-tempat ibadah.

“Sekolah lima hari tidak sepenuhnya berada di sekolah. Siswa hanya beberapa jam di dalam kelas dan sisanya di luar kelas,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Selasa (13/6).

Sekolah, menurut dia, bisa memberikan pendidikan agama dengan mengajak siswa ke rumah ibadah atau mendatangkan guru madrasah ke sekolah. Kalau murid sudah mendapat pendidikan agama di luar kelas, menurut dia, maka pelajaran agama di dalam kelas tidak diperlukan lagi.

Kemdikbud akan mengatur teknis pelaksanaan pendidikan agama di luar kelas atau sekolah dan menyelaraskannya dengan kurikulum.

Muhadjir menjelaskan pula bahwa kegiatan belajar lima hari tidak wajib dilaksanakan seluruhnya di sekolah.

Ia menjelaskan sekolah lima hari akan dijalankan mulai tahun ajaran baru 2017/2018. Sekitar 9.830 sekolah akan melaksanakannya.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu seperti dikutip Antara mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Hari Sekolah belum wajib dilaksanakan tahun ini, tapi dilaksanakan secara bertahap sampai seluurh sekolah siap. (red)

Anda mungkin juga berminat