Aktivis Puncak Akan Membawa Kasus Penggusuran PKL Ke Presiden

251

BOGOR (Garudanews.id) – Pasca pembongkaran PKL di puncak pada Selasa, 05/09 kemarin masih menyisakan puing-puing di pinggir jalan.

Suara aktifis Puncak pun makin keras, manakala hingga hari ini belum ada penempatan atau relokasi pada ratusan Pedagang yang sudah terlanjur di bongkar dari Simpang Gadog hingga Simpang Safari tersebut.

Sebelumnya, sehari paspa pembongkaran ratusan Pedagang Kaki Lima Puncak melakukan aksi unjuk rasa di Cibinong. Mereka menuntut agar teman-teman mereka yang sudah di bongkar untuk segera di relokasi dan menuntut penundaan pembongkaran tahap kedua sebelum ada relokasi bagi mereka.

Para aktifis pun mulai bersuara, Reza, Wakik Ketua Bidang Kepemudaan dan Mahasiswa, ormas Repdem, mengatakan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

“Itulah  landasan hukum kuat yang di pegang teguh oleh para pedagang kaki lima ( PKL)  puncak,” ujanya.

Menyikapi rencana penggusuran PKL Tahap ke 2 dari Simpang Safari hingga Puncak Pass, Reza melakukan aksi demontrasi  menuntut Tritura (Tiga tuntutkan rakyat) PKL yang menurutnya di setujui oleh pemda melalui Kasatpol PP.

Tiga tuntutan itu adalah  1.untuk menunda penggosongam dan pemggusuran tahap ke 2 sampai relokasi untuk para PKL selesai dan siap digunakan

2. Bagi para PKL yang telah di gusur, untuk segera direlokasi sementara di hotel-hotel terdekat

3. Untuk melakukan kajian ulang terkait tempat relokasi agar optimal

“Ini adalah bukti bahwa Pemkab Bogor sangat tidak memikirkan masa depan rakyatnya dan perencanaannya gali lubang tutup lubang.  Membuat relokasi tapi menggusur dan membongkar pemukimam tanpa memikirkan nasib mereka” Tandasnya.

Repdem, menurut Reza, akan membawa permasalahan ini sampai ke nasional dan internasional.

“Karena puncak adalah daya tarik wisatawan. Saya yakin Bapak Presiden Joko Widodo sangat pro rakyat kecil dan tidak melakukan penggusuran tanpa relokasi. Karena sudah terbukti di Solo dan Jakarta,” terangnya.

Sementara itu Iman Sukarya, Ketua umun LSM IKKPAS mengatakan kenapa rencana pusat ke puncak tidak ada sosialisasi dulu.

“Kenapa terkait penataan Puncak oleh pemerintah Pusat tanpa ada komunikasi dan sosialisasi dulu dengan warga. Bahkan kami pun tidak di undang urun rembug. Seakan tidak di anggap keberadaan para aktivis puncak,” keluhnya .

Untuk itu Iman Sukarya bersama elemen aktifis yang lain akan minta bertemu dengan  Presiden dan DPR RI serta Mentri PUPR. Cj

Anda mungkin juga berminat