Ketua REI Terpilih Diharapkan Mampu Jembatani Kebutuhan Pengusaha dengan Pemerintah

42

MATARAM (Garudanews.id) – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Real Estate Indonesia (REI) ke IV wilayah Nusa Tenggara Barat akan berlangsung pada tanggal 14 Februari mendatang. Sejumlah harapan di sematkan kepada calon ketua organisasi pengusaha properti ini. Tidak terkecuali beberapa mantan ketua dan anggota REI NTB juga menggantungkan harapan agar ketua terpilih nanti mampu memberikan warna tersendiri khususnya menjembatani kepentingan anggota dengan Pemerintah atau pemangku kebijakan.

Mantan ketua REI NTB dua periode Miftahudin Mahruf saat di wawancara via telpon, Rabu (7/2) menyatakan REI merupakan organisasi yang memiliki keterikatan dengan pemerintah. Sebagai organisasi mitra pemerintah sosok ketua REI harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk membawa organisasi menuju arah yang lebih baik.

“Kriteria calon ketua harus sanggup berkorban bagi organisasi yang di butuhkan, asosiasi ini harus di rasakan manfaatnya oleh anggota, intinya calon ketua harus mau dan mampu berkorban baik moril dan materil,” paparnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh anggota REI NTB lainnya Anas Amrullah. Menurut Anas kriteria calon ketua REI harus bisa menjadi katalisator menjembatani kepentingan anggota dengan pemangku kebijakan. Lebih jauh Anas mengatakan pengusaha properti saat ini masih terbentur dengan perizinan. Sementara domain perizinan berada di kabupaten kota, dengan kehadiran ketua yang mempunyai jaringan yang luas baik di pemerintah daerah dan pusat mampu mengakomodir kebutuhan anggota asosiasi.

Menurut Anas kemitraan antara asosiasi dengan pemerintah sudah terjalin dengan baik namun belum optimal. Pemerintah pusat yang masih menjadikan program perumahan rakyat menjadi program unggulanpun masih menjadi primadona bagi pengembang perumahan.

“perumahan masih menjadi primadona, terlebih program pemerintah pusat pembangunan satu juta rumah sangat bagus, persoalannya sekarang harus ada yang menjembatani kebutuhan pengusaha dengan persoalan perizinan, disinilah perlunya kehadiran sosok ketua yang mampu menjembatani kedua pihak,” bebernya.

Anas menyatakan pada tahun 2018 ini program rumah subsidi masih menjadi primadona usaha properti. Iklim usaha di sektor properti masih menunjukan trend yang positif.  (Her)

Anda mungkin juga berminat