DPRD DKI Minta Anies Segera Rampungkan Raperda Reklamasi

80

JAKARTA (Garudanews.id) – Pihak DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menyelesaikan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi yang sempat ditarik dari DPRD DKI beberapa waktu lalu, ditargetkan rampung di tahun 2018 ini. Hal itu ditegaskan oleh Gunernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Adapun dua Raperda tersebut ialah Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantas Utara Jakarta (RTKS) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Langkah penyelesaian Raperda tersebut dilakukan Anies sebagai tindak lanjut usai penyegelan bangunan di Pulau D reklamasi.

“Ini jangan dibuat menggantung, bagaimana kelanjutan perda zonasi, bagaimana perda kawasan pesisir. Itu harus cepat disikapi, jangan dibuat mengambang seperti ini,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak di Jakarta, seperti dilansir dari harian terbit, Jumat (8/6).

Jhonny meminta Gubernur Anies segera menyelesaikan draf raperda RZWP3K dan Tata Ruang Pantura. “Makanya kita harapkan gubernur ini jangan mengulur-ulur waktu, buying time,” imbuhnya.

Salah satu anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD DKI, Bestari Barus, mengungkapkan, Raperda Reklamasi yang ditarik Anies sampai sekarang belum jelas kelanjutannya. Ia meminta, Raperda segera dilanjutkan supaya tak lagi menghasilkan persoalan bagi DKI.

Apalagi, Anies punya banyak tim yang bekerja merumuskan kebijakannya. “Gubernur ini senang beraksi tetapi mungkin kurang berpikir. kalau soal raperda ini kan perlu pemikiran, mikirnya kelamaan,” ujar politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.

Sementara itu Anies menyatakan akan menyelesaikan Raperda tersebut. “Kita akan segera menuntaskan penyusunan Raperda,” katanya.

Anies menyatakan akan membentuk badan khusus yang mengatur reklamasi. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta. “Kita akan ikuti aturan yang ada,” imbuhnya.

Saat ini, 932 bangunan yang disegel belum ditentukan peruntukannya. Peruntukan bangunan di sana akan diketahui usai penataan seluruh kawasan pesisir selesai.

“Nanti kita akan menatanya lengkap. Jadi, bukan hanya Pulau C dan D. Kita akan menata seluruh kawasan pesisir Jakarta jadi perencanaannya terintegrasi bukan perencanaannya per wilayah,” pungkas Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.  (Red/Lya)

Anda mungkin juga berminat