NCW Desak KPK Usut Dugaan Korupsi di PLN

224

JAKARTA (Garudanews.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Lembaga anti rasuah tersebut telah menggeledah beberapa tempat yang diduga ada dokumen penting terkait dengan proyek dengan menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya dari politisi Golkar.

Penggeledahan juga dilakukan di empat lokasi lainnya, tepatnya di rumah tersangka anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK), kantor tersangka Johannes, dan apartemen Johannes.

“Setelah kemarin mengumumkan penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan PLTU Riau-1, hari ini tim KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (15/7) seperti dalam tayangan SCTV.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang sajam Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

Hingga Minggu (15/7/2018) sekitar pukul 19.00 WIB malam,  penggeledahan masih berlangsung. KPK mengharapkan semua pihak bersikap kooperatif terhadap tim KPK yang sedang menjalankan tugasnya. Untuk sementara KPK telah mengamankan dokumen terkait proyek pembangkit listrik Riau-1, dokumen keuangan, dan barang bukti elektronik.

Pada operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (13/7/2018), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, antara lain uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang tersebut merupakan bagian dari komitmen “fee” 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

“Diduga, penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, 8 Juni 2018 Rp300 juta,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih melalui staf dan keluarga. “Diduga peran EMS adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1,” kata Basaria.

Menanggapi persoalan tersebut, Nasional Corruption Watch (NCW) mengapresiasi langkah KPK mengungkap kasus dugaan korupsi di PLN. Hal tersebut dikatakan Ketua NCW Syaiful Nazar menyusul penggeledahan rumah  Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir.

Menurut dia, dengan pengungkapan kasus tersebut setidaknya dapat dijadikan pintu masuk untuk mengusut kasus-kasus lainyang selama ini belum dapat terungkap.

“Bahkan berdasarkan data yang NCW miliki banyak penyimpangan anggaran yang terjadi di perusahaan di plat merah ini. Dan dalam waktu dekat kami akan segera serahkan datanya sebagai informasi pendukung terkait kebobrokan yang terjadi di PLN itu,” ujar Syaiful, Senin, (16/7).

Pihaknya juga mendesak KPK agar lebih mendalam untuk mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi.

“KPK jangan berhenti sampai di Dirut PLN saja. Masih belum lupa dingatan masyarakat terkait perbincangan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Sofyan Basir. Ini tentunya harus diungkap. Jangan sampai publik menyimpulkan karena orang dekat dengan penguasa sehingga KPK tidak mau memeriksa,” katanya. (Mhd)

Anda mungkin juga berminat