Peran Penegakkan Peradilan Tata Usaha Negara Perlu Diperkuat

67

JAKARTA (Garudanews.id) – Konteks perlindungan hukum bagi rakyat melalui kontrol yuridis oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sejak berlakunya undang-undang administrasi pemerintahan, kompetensi yang menjadi objek sengketa di PTUN semakin luas.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPR RI,  Aziz Syamsuddin saat memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Prof. Dr.  Moestopo (Beragama) Jakarta, tentang pentingnya Hukum Tata Usaha Negara bagi Administrasi Publik,  dengan tema: “Penguatan Peran dan Penegakkan Peradilan Hukum Tata Usaha Negara”.

Mantan Ketua Komisi III ini mengatakan, mahasiswa Fisip Moestopo sudah benar mempelajari tentang UU No 30/Tahun 2014, sesudah reformasi, diundangkanlah beberapa undang-undang yang berkarakter responsif, diantaranya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

“Undang-undang administrasi pemerintahan merupakan dasar hukum untuk pemerintah dalam melaksanakan tindakan pemerintahan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga masyarakat atas tindakan badan/pejabat pemerintahan yang melanggar hukum,” ujar Aziz dihadapan peserta, yang dihadiri oleh mahasiswa program studi administrasi publik dan hubungan internasional,  baru-baru ini.

Menurutnya,  PTUN semakin luas,  bukan hanya keputusan tata usaha negara, akan tetapi meliputi tindakan pemerintahan, permohonan fiktif positif, dan pengujian atas penilaian unsur penyalahgunaan wewenang.

Aziz berpandangan, perluasan kompetensi PTUN berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan tersebut belum diikuti dengan perubahan undang-undang PTUN

“Sehingga dalam beberapa hal terdapat antinomi diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Antinomi itu diantaranya adalah tentang pengertian keputusan tata usaha negara maupun tentang keberlakukan ketentuan gugatan/permohonan fiktif positif atau fiktif negatif,” katanya.

Dalam hal subjek sengketa, kata Aziz, ketentuan dalam undang-undang Peradilan tata usaha negara dan undang-undang administrasi pemerintahan relatif sama, dimana penggugat adalah orang/badan hukum perdata, tergugat adalah badan/pejabat tata usaha negara, dan pihak Intervensi adalah orang/badan hukum perdata. Namun, dalam undang-undang administrasi pemerintahan terdapat perkara khusus berupa pengujian unsur penyalahgunaan wewenang.

“Dimana pemohonnya adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara,”  jelas Azis.

Diahir pembicara Azis Syamsuddin mengajak pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof, Dr. Moestopo (Beragama) dapat membuat kajian akademis terhadap UU dimaksud.

“Kami yakin kampus Fisip Moestopo  dapat berkontribusi dalam hal tersebut,” terang Azis.

Terkait dengan paparan Aziz Syamsuddin,  Dekan Fisip Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), Dr.Taufiqurokhman menyambut baik imbauan dari mantan Ketua Komisi III DPR RI tersebut. Apalagi nantinya dapat masuk menjadi Prolegnas dalam Sidang Paripurna tahun ini.

“Semoga ini menjadi gayung bersambut antara Fisip dengan anggota DPR RI fraksi Golkar dan terimakasih semoga bisa berjalan sebagaimana mestinya,” terang Taufiq. (Mhd)

Anda mungkin juga berminat