Pengawasan Dana Bos di Disdik Kabupaten Bogor Diapresiasi

240

JAKARTA (Garudanews.id) – Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar mengapresiasi komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam mengawasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu dengan cara membuat suatu sistem yang memudahkan sekolah dalam membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS.

 

“Itu yang paling menarik dan ini sangat sedikit sekali dilakukan oleh pemerintah kabupaten lainnya di Indonesia dalam pengelolaan pertanggungjawaban Dana BOS,” katanya usai memimpin pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor TB. Luthfie Syam beserta jajawan terkait pengawasan realisasi penggunaan Dana BOS di Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat Kepala Dinas Pendidikan Bogor, Jawa Barat, akhir pekan kemarin.

 

Helmi menambahkan, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan Dana BOS dengan jumlah yang cukup bervariasi, dimulai di angka Rp 400 miliar, kini Dana BOS yang didapat Pemkab Bogor mencapai Rp 600 miliar per tahun. Helmi menilai penggunaan Dana BOS Pemkab Bogor sudah sesuai dengan ketentuan. Bahkan Pemkab Bogor sudah sudah mener punishmentbagi sekolah yang belum membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS.

 

“Dan sangat menarik bahwa Kabupaten Bogor itu sudah menerapkan reward dan punishmentPada saat sekolah tidak membuat laporan, maka Kadis berhak memblok Dana BOS ke rekening sekolah-sekolah yang belum memberikan laporan, itu yang paling menarik,” ungkapnya sembari memaparkan temuan BPK bagi Disdik Kabupaten Bogor adalah belum dilakukannya SK Bupati soal penetapan rekening Dana BOS bagi sekolah-sekolah, meskipun secara prinsip akuntabilitas dan integritas Kabupaten Bogor sudah cukup baik.

 

Sementara Kepala Disdik Kabupaten Bogor Tubagus Luthfie Syam mengaku sangat senang dengan adanya kunjungan PKAKN BK DPR RI, karena diharapkan PKAKN dapat menyuarakan seluruh keluh kesah Disdik Kabupaten Bogor. Ia berharap nantinya masukan yang diberikan Disdik Kabupaten Bogor bisa menjadi sebuah kajian yang dapat menjadi bahan pertimbangan Anggota DPR RI dalam pengambilan kebijakan.

 

“Kami sangat senang dengan adanya kunjungan PKAKN. Sebab dengan adanya kunjungan beliau, kami memiliki kesempatan untuk menyuarakan, dan mudah-mudahan bisa lebih menyuarakan ini. Jadi buat kami ini sangat penting, apalagi kalau ini nanti ditelurkan di dalam sebuah kajian yang akan diberikan menjadi semacam kertas kerja untuk bahan-bahan pengambilan kebijakan oleh Anggota DPR,” tutupnya.

Anda mungkin juga berminat