Pimpinan KPK Dari Penegak Hukum Dinilai Berpotensi Konflik Kepentingan

232

JAKARTA (Garudanews.id) – Pimpinan KPK yang berasal dari aparat penegak hukum dinilai belum diperlukan. Hal itu menyusul adanya Panitia Seleksi (Pansel) KPK sempat menyambangi Polri dan Kejaksaan sebagai bentuk sosialiasi calon pimpinan KPK.

“Sebenarnya siapa pun yang terpilih menjadi komisioner KPK berdasarkan UU KPK melekat status sebagai penyidik dan penuntut. Maka dari itu, kami menganggap capim KPK yang berasal dari institusi penegak hukum tertentu belum terlalu dibutuhkan,”  ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/6).

Kurnia menilai bahwa pimpinan KPK yang berasal dari penegak hukum lain nantinya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Jika pimpinan KPK ke depan berasal dari institusi penegak hukum tertentu, bagaimana publik akan percaya bahwa dia juga akan menerapkan pemberantasan korupsi secara maksimal jika salah satu pelaku korupsinya berasal dari lembaga dari mana dia berasal?” ujar Kurnia.

Usai kunjungan Pansel ke Polri, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada 8 perwira tinggi yang berminat mendaftar calon pimpinan KPK. Kurnia berpendapat bahwa kader terbaik Polri sebaiknya digunakan untuk kepentingan pengungkapan perkara rasuah di institusinya sendiri.

“Sebaiknya kader-kader Polri yang memang mempunyai integritas serta keberanian dalam mengungkap praktik korupsi diberdayakan saja di institusi kepolisian itu sendiri,” ucap Kurnia.

“Karena bagaimanapun selama ini persepsi masyarakat terhadap lembaga kepolisian belum banyak berubah terkait perang melawan korupsi, maka dari itu harusnya Kapolri menjadikan hal ini sebagai pekerjaan rumah yang utama,” ujarnya.

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM menyinggung bahwa tak ada aturan yang mengharuskan pimpinan KPK berasal dari institusi Polri.  Keterwakilan Polri di tubuh KPK sering dianggap sebagai jalan memudahkan kerja sama di dua institusi tersebut. Namun yang terjadi justru mengancam integritas KPK.

Menanggapi kekhawatiran itu, anggota panitia seleksi (Pansel) KPK Al Araf menjamin tidak akan terjadi konflik kepentingan, meski nantinya ada anggota Polri yang menjadi pimpinan komisi antirasuah. Menurutnya ada tahapan seleksi berjenjang dalam penjaringan capim KPK.

“Mereka kan melalui tahapan seleksi, nanti bisa dicek melalui rekam jejak, melalui psikotes, bisa dicek dalam uji makalah dan kompetensi, minta masukan masyarakat, uji publik itu bisa meredam semua (konflik kepentingan),” katanya.

Dia menegaskan, siapapun yang mendaftar capim KPK akan diukur kompetensinya melalui proses seleksi. Selama memenuhi persyaratan, setiap individu berhak mendaftar sebagai capim KPK, apapun latar belakangnya.  “Siapa pun bisa untuk mengikuti proses seleksi apapun backgroundnya, sepanjang memenuhi syarat,” kata dia. (Red)

 

Anda mungkin juga berminat