Kementan Diminta Memvalidasi Data Kebutuhan Daging Sapi

277

JAKARTA (Garudanews.id) –  Perhimpunan Pedagang Daging Sapi (PPDS) menyayangkan beredarnya daging impor di pasar tradisional. Hal itu menyusul adanya  pelanggaran jual-beli daging sapi dan kerbau impor beromzet miliaran rupiah dalam setahun, yang berhasil diungkap jajaran Polda Jawa Timur.

Ketua PPDS Muthowif mengatakan, seharusnya sejak lama daging impor tidak bisa beredar di Jawa Timur, pereturan itu diperkuat dengan adanya Surat Edaran (SE) dari gubernur terkait larangan daging impor masuk ke pasar tradisional maupun swalayan modern yang dibuat tahun 2010.

“Yang di dalamnya mengatur agar sapi jeroan, daging impor tidak boleh beredar di Jatim. Apalagi perdagangannya masuk pasar tradisional. Di pasar modern aja tidak diperbolehkan,” ujar Muthowif  kepada wartawan, Rabu (10/7).

Menurutnya, kalau Gubernur Jatim ingin memberikan perlindungan kepada peternak, seharusnya pemerintah menegakkan peraturan tersebut. Karena di Jatim merupakan lumbung sapi.

Pihaknya juga berharap agar masuknya daging impor ke Jatim tidak terulang. Padahal, kebijakan daging impor itu dilakukan hanya untuk menstabilkan harga menjelang Idul Fitri. Tapi faktanya daging impor di pasar tradisional kerap ditemukan.

“Salah satu faktornya, mungkin karena permintaan tinggi sedangkan sapi siap potong minim. Meski jumlah sapi di Jatim banyak, tapi tidak semua sapi siap potong,” papar dia.

Selain itu, ia juga minta Kementerian Pertanian agar memvalidasi data asumsi satu ekor sapi menjadi berapa daging setelah dilakukan pemotongan.

“Contohnya, satu ekor sapi hasil dagingnya berapa? Kalau data tahun 80-an bila dipakai sekarang tentu tidak update. Dan ini menjadi persoalan nasional yang hingga saat ini belum terpecahkan,” katanya.

Muthowif menegaskan bahwa Kementan harus berani membuat proposal untuk memvalidkan satu ekor sapi Jawa menjadi berapa daging. Dan satu ekor sapi Madura menjadi berapa kilo daging.

“Karena hasil temuan kami di lapangan satu ekor sapi Madura rata-rata hanya 90kg daging.
Padahal asumsi pemerintah persatu ekor sapi 200kg daging, dan itu dipukul rata. Hal itu yang menjadi masalah besar hingga saat ini. Anehnya, Kementan masih mempergunakan data lama,” ucapnya.

Menurut dia Dinas Peternakan masih mengasumsikan bahwa satu ekor sapi menghasilkan 200kg daging. Dan itu spelingnya terlalu banyak. Sedangkan sapi jawa yang dipotong oleh peternak hanya menghasilkan 170-180 kg, masih ada selisih 50kg. Sehngga data ini tidak pernah valid.

Sementara, tingkat kebutuhan daging di Jawa Timur sebenarnya sangat tinggi. Namun sebarannya tidak merata.

Padahal, sebelumnya pada tahun 2011 kebutuhan konsuumsi daging di Jawa Timur sebanyak 350 ekor/hari. Akan tetapi sekarang hanya 155 ekor/hari.

“Ini membuktikan bahwa di Jatim tengah kekurangan sapi siap potong,” jelasnya.

Ia juga tidak menampik adanya impor daging. Namun aturan itu dikeluarkan hanya untuk menutupi kebutuhan restoran, hotel atau modern trade.

Tapi faktanya daging impor yang masuk ke Jatim dijual ke pasar modern dan pasar tredisional. Berarti, fakta di lapangan kita kekurangan stok daging. Akan tetapi pemerintah berargumentasi stok daging kita cukup,” katanya.

Pihaknya juga mengapresiasi Dinas Peternakan Jatim yang saat ini merespon keluhan PPDS. Meski sebelumnya ada jarak, karena sering mengkritisi terkait dengan kebijakannya yang selama ini kurang pro terhadap pengusaha.

Ia juga menyoal adanya kebijakan pemerintah terkait bantuan sapi terhadap masyarakat, namun tidak tepat sasaran, dan kerap diselewengkan oleh si-penerima bantuan. Karena minimnya pengawasan dari pemerintah.

“Seperti setelah menerima bantuan sapi, satu minggu kemudian berubah menjadi kendaraan roda dua,” ungkap dia.

Muthowif berharap kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian  Peratnian (Kementan) agar memvalidasi data persoalan sapi. Berapa sapi potong dan bibitnya berapa, kemudian anakannya berapa sehingga dapat terlihat tingkat konsumsi dan kebutuhan daging di Jawa Timur.

“Kemudian yang kedua, agar merevisi soal sapi yang menghasilkan 200kg daging, bia perlu dirapatkan dalam kongres agar realistis. Yang ke tiga Kementan harus membereskan tata niaga yang amburadul,” bebernya.

Muthowif juga mengaku miris terhadap praktik pungli yang kerap dilakukan oleh oknum matri hewan di daerah terkait dengan program imseminasi buatan.

“Contoh si A punya sapi, kemudian ketika disuntik, oleh oknum mantri ditawarin, apakah mau pakai paket seratus apa paket dua ratus.  Padahal yang kita ketahui sebenarnya program itu gratis karena itu langsung dari pemerintah, akan tetapi dikomersilkan oleh oknum manteri, dan itu harus ditegakkan. Karena masyarakat yang seharunya menerima biar merasakan manfaat bantuan dari pemerintah,” pungkasnya.

Anda mungkin juga berminat