Menghapus Pendidikan Agama di Sekolah Bertentangan dengan Konstitusi dan Pancasila

362

JAKARTA (Garudanews.id) – Pengamat kebijakan publik Bambang Istianto mengatakan, menghapus atau menghilangkan pendidikan agama di sekolah sangat bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia dan kostitusi Pancasila.

Menurutnya, isu agama di era Jokowi menjadi sangat sensitive, dahulu agama akan dihapus di KTP. Sekarang, pendidikan agama ada wacana dihapus di sekolah. Hal ini seolah memiliki korelasi menghapus status agama di KTP dan pendidikan agama di sekolah, karena dianggap pemicu politisasi.

Menurutnya, dari sisi kebijakan nasional, pendidikan itu tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan Bangsa Indonesia itu tidak semata dari pendidikan, tetapi juga dari moral etik yaitu dengan ideologi Pancasila, seperti pada sila pertama itu.

“Manusia Indonesia yang cerdas harus didasarkan pada moral agama, apalagi Indonesia itu secara budaya, menjadikan agama sentral dalam membangun sebuah pendidikan dan peradaban. Jadi kebijakan itu membangun Indonesia seutuhnya tidak saja secara intelektual tetapi juga agamanya sehingga agama menjadi basis untuk mengawal pertumbuhan  pendidikan,” ucap Bambang kepada garudanews.id, Senin (8/7) malam.

Dikatakan Bambang, pendidikan nasional, adaah untuk membangun manusia Indonesia dan bertaqwa. Oleh karenanya, pendidikan agama tidak terlepas dari membangun kecerdasan masyarakat. Adapun politisasi agama adalah hal yang berbeda.

Dengan pendidikan itu membangun peradaban bangsa Indonesia menurut akhlakul karimah, yaitu kecerdasan yang memiliki etika moral berdasarkan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Masa Esa.

Dengan dasar agama itu yang wajib dimiliki oleh masyarakat Indonesia, menjadi sumber moral dan etik dalam segala aspek kehidupan termasuk kehidupan di dalam bidang politik.

Bambang mengungkapkan, pendidikan agama itu tidak ada korelasinya dengan politisasi agama. Persoalan tersebut ibarat mencoba membakar rumput kering, yang tujuannya itu akan menjauhkan agama dari kehidupan lainnya. Jadi, kalau hanya sekedar untuk menyatakan politisasi agama dengan tujuan yang tidak jelas, merupakan pernyataan yang berlebihan dan naïf.

“Targetnya apa sudah ditebak, seperti dulu ada ide agama tidak usah dicantumkan di KTP. Jangan-jangan pernyataan ini boleh jadi ada udang dibalik batu untuk menghapus pendiidkan agama supaya Indonesia menjadi negara sekuler,” tambahnya.

Dalam konteks global dalam tatanan dunia baru, ia menduga ada upaya untuk atau keinginan global yang salah satu tujuan pertama adalah bersemboyan atheis agamaku. “Apakah ke sana arah penyataan Darmono, menghapus agama supaya Indonesia menuju ke sana,” sindir Bambang.

Ia berpendapat, bahwa pernyataan  Darmono itu sangat berlebihan (lebay) dan politis. Masyarakat Indonesia sangat religius sehingga pendidikan agama menjadi pilar utama dalam membangun peradaban bangsa Indonesia yang berdasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila, yaitu sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. (Dra)

 

 

Anda mungkin juga berminat