Pembahasan APBD DKI Terancam Molor

Surat Undangan Belum Diteken Ketua DPRD

234

JAKARTA (Garudanews.id) – Di tengah rencana pelaporan sejumlah anggota DPRD DKI ke Polda Metro Jaya kepada wakil ketua DPW PSI, Rian Ernest. Pembahasan tatib pemilihan wagub makin tidak menentu.

Walhasil, pembahasan tatib pun makin terkatung-katung.
Kabarnya, mandeknya rapimgab ditenggarai dengan surat undangan untuk fraksi-fraksi di DPRD yang tak kunjung ditandatangani ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.
“Lah bagaimana mau rapimgab, undangannya saja masih mandek di ketua dewan. Belum ditandatangani,” ujar sumber Harnasnews.com di DPRD DKI.

Jadwal paripurna penetapan wagub pun terancam molor dari 22 Juli hingga batas waktu yang belum ditentukan. Apalagi, dalam rapat Bamus, agenda 22 Juli tidak memasukan ageda paripurna wagub. Melainkan rapat paripurna dengan gubernur terakait perda di Jakarta.
“Solusinya untuk mempercepat pelaksanaan paripurna, pimpinan dewan dan anggota harus meningkatkan komunikasi. Kalau pun ada undangan, belum tentu anggota akan hadir dalam paripurna karena komunikasi di dewan sangat tidak harmonis antara pimpinan dan anggota,” ujar anggota fraksi Demokrat, Neneng Hasanah.

Menurut Bunda biasa Neneng Hasanah disapa penundaan paripurna penetapan wagub akan berpengaruh besar pada sekda dalam menjalankan tugasnya.
Satu contoh, saat gubernur DKI menjalankan tugas luar negeri, ke Colombia. Tanpa adanya wagub, gubernur ke luar negeri. Sekda menjalankan tugas kepemimpinan di Jakarta.Padahal tugasnya sangat banyak dalam mengawasi kinerja SKPD di DKI.

“Kalau tidak tuntas paripurna wagub, tentunya akan banyak agenda yang terancam molor, seperti pembahasan APBD P dan APBD 2020,” tegasnya.

Ketua panitia khusus (pansus) wakil gubernur (wagub) DKI, Ongen Sangaji berharap paripurna penetapan dewan bisa berjalan tepat waktu.

“Harus selesai dan semoga tepat pada waktunya nanti,”jelas Ongen.(HNN)

Anda mungkin juga berminat