Penagak Hukum Diminta Ungkap Penyimpangan Pembangunan Sarana Air Bersih

493

ROTE NDAO (Garudanews.id) – Sekretaris Satuan Tugas Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengakui masih banyak problem yang dijumpai oleh pihaknya terkait pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa (Pemdes)

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Satuan Tugas Dana Desa Kemendes PDTT, Mushudi menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan pekerjaan jaringan Air bersih di Desa Kuli, kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao, provinsi Nusa Tenggara Timur NTT yang di danai dengan Dana Desa.

“Melihat  dari video yang beredar di medsos,  hal itu dapat di katakan hasil pekerjaan itu tidak memadai dan tidak ada jaminan kualitas, hasil dari pekerjaannya bisa di gunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk  itu pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) wajib memperbaiki kualitas pekerjaan tersebut sesuai dengan Rencana Anggara Biaya dan gambar yang sudah di buat sebelumnya,” ungkap tegas Mashudi kepada wartawan, Kamis (8/8).

Dikatakannya, jika pihak TPK tidak memperbaikinnya, maka aparat penegak hukum bisa menangkap pelaku dan memproses pelaku sesuai undang-undang.

Sebelumnya, Ketua TPK Desa Kuli, Ande Tasi beberapa pekan terakhir jadi perbincangan masyarakat, terkait dengan masalah proyek pekerjaan perpipaan. Pasalnya pengerjaan sarana air bersih yang bersumber Dari Dana desa Tahun 2018 itu tidak sesuai dengan RAP.

Setelah mendapatkan reaksi dari warga, Ande Tasi bersama dengan anggota TPK sibuk memperbaiki sejumlah fasilitas yang dikerjakan tidak sesuai RAP itu.

Menurut warga Dusun Timulasi, Desa Kuli, Nehemia Mbado mengakui air bersih awalnya mereka senang, tetapi TPK mengelola air tidak merata sehingga warga tidak mendapat pasokan air, ditambah lagi, ketua TPK bersama dengan anggota membongkar kran dan memidipindahkan di lokasi lain sehingga mereka tidak bisa nikmati manfaatnya.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan Kepala Desa Dominggus Fanggi memberikan waktu kepada para TPK agar segera menyelesaikan pekerjaan batas waktunya hingga Sabtu pekan ini, jika sudah selesai diperbaiki pekerjaan sesuai dengan RAP, baru diserahkan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHK) di Desa Kuli.

Yermias Napu sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHK) di Desa Kuli, Kecamatan Lobalain mengatakan walau pekerjaan tersebut diperbaiki bila tidak bisa sama dengan RAP, ia mengaku tidak akan mengambil resiko untuk menerima pekerjaan itu, walaupun dipaksa oleh pejabat siapapun. (Dance)

Anda mungkin juga berminat