PKS Minta Mendagri Terlibat dalam Pilwagub DKI

DPRD DKI Ogah Disebut Menghambat Proses Pemilihan

296

JAKARTA (Garudanews.id) – Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Bidang Pemenang Pemilu dan Pilkada, Agung Setiarso menyayangkan proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta hingga saat ini terkatung katung, setelah satu tahun sejak pengunduran diri Sandiaga Uno, kursi wakil gubernur DKI Jakarta kosong terbengkalai. 

Untuk itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pengusung menyarankan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut terlibat.

“Sebenarnya ada satu hal yang bisa menghentikan ini. Ketika ada kekosongan jabatan atau adanya stagnasi dalam layanan publik, di dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 pasal 22, itu Kemendagri berhak mengeluarkan yang namanya diskresi,” ujar Agung Setiarso Minggu (11/8).

Agung menambahkan, meski tidak ada batasan waktu bagi DPRD DKI Jakarta untuk memilih wakil gubernur yang diajukan oleh gubernur dari partai pengusung, maka itu terjadi stagnasi. Sehingga, lanjut Agung, menyebabkan kepastian hukum dan Kemendagri berhak untuk mengeluarkan diskresi. Misalnya, Kemendagri akan memilih dari dua calon yang telah diajukan atau mengambilalih DPRD dalam waktu dua pekan sebelum pergantian anggota dewan.

“Mungkin begini, jika tidak ada jalan keluarnya atau mengalami kebuntuan. Apalagi dalam undang-undang tidak ada tenggat waktu. Kemudian mereka juga mengulur-ngulur waktu segala macam,” ungkapnya.

Agung juga menyayangkan dengan tidak adanya batas waktu bagi DPRD DKI Jakarta untuk memilih wakil gubernurnya. Seharusnya, sambungnya di undang-undang mencantumkan ketentuan bahwa dalam waktu satu atau dua sebulan setelah diusulkan oleh gubernur, DPRD harus sudah memilih. Maka dengan tidak adanya batasan waktu, mereka yang ingin bermain bisa leluasa memainkan.

“Selain itu dalam hal ini DPRD itu menyandera PKS, menggagalkan Cawagub dari PKS. Akibatnya publik melihat PKS yang salah, padahal kami sudah berupaya dan menjalankan tugas sesuai aturannya,” terang Agung.

Seperti diketahui proses pemilihan wakil gubernur yang baru pun sudah berjalan beberapa bulan lalu. Namun hingga kini proses pemilihan pun masih belum berjalan dan menemui kebuntuan.

Sejumlah pihak pun menuding bahwa DPRD DKI sebagai biang kerok molornya pemilihan wakil gubernur, hingga Anies Baswedan “menjomblo” selama satu tahun tanpa pendamping di pemerintahannya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membantah pihakmya disebut menghambat pemilihan pendamping Anies.

“Nanti dirapatkan lagi, karena kesibukan kami juga pokoknya saya menunggu surat saya akan selesaikan. Saya nggak akan menghambat kok, Pak Anies perlu wakil gubernur kalau terlalu lama jalan sendiri jadi nggak baik pemerintahan,” kata Prasetio seusai Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8).

Prasetio mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu proses pembentukan panitia pemilihan. Dia juga sudah meneken surat agenda rapim.

“Siapa yang merasa dijegal sekarang ini mekanismenya belum berjalan, kemarin saya baru tanda tangani rapimmya. Sudah 4-5 hari lalulah sebelum saya berangkat ke Bali, tinggal menunjuk panitia pemilihnya kan nggak mungkin dari PKS ataupun Gerindra,” jelas Pras panggilan akrabnya.

Kader yang dicalonkan PKS sebagai kandidat pengganti Sandiaga Uno adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Prasetio menyebut masih muncul polemik dari para anggota Dewan.

“Kalau nama-nama masih yang lama, Agung Yulianto dengan Syaikhu, tapi sekarang komunikasi dua partai ini harus lebih luweslah ke teman-teman karena ada juga beberapa fraksi di DPRD menolak ini. Kan nggak enak, pemerintah daerah agak terganggu, misalnya dengan pemerintahan yang akan datang,” terangnya. (Red)

Anda mungkin juga berminat