Sejumlah Pihak Pertanyakan Independensi Pansel KPK

319

JAKARTA (Garudanews.id) – Keberadaan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai oleh Yenti Garnasih terus mendapatkan sorotan tajam dari sejumlah aktivis anti korupsi.

Kritikan tersebut salah satunya diungkapkan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati. Ia menilai  Ketua Pansel Yenti Garnasih, dan dua anggota pansel, Indriyanto Seno Adji serta Hendardi, memiliki konflik kepentingan dengan Kepolisian RI.

Asfi menyinggung rekam jejak Yenti yang pernah menjabat tenaga ahli Badan Reserse Kriminal dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Juga Hendardi dan Indriyanto yang menjadi staf ahli dan penasihat Kapolri.

“Dari hasil penelusuran kami, dan juga pengakuan yang bersangkutan, setidak-tidaknya ada beberapa orang di dalam Pansel Pimpinan KPK yang terindikasi memiliki konflik kepentingan,” kata Asfinawati saat jumpa pers di kantor LBH Jakarta, baru baru ini.

“Dalam sebuah pernyataan kepada publik yang sudah tersiar, Bapak Hendardi mengakui bahwa dia adalah penasihat dari Polri, bersama dengan Bapak Indriyanto Seno Adji, dan kedua-duanya adalah anggota Pansel,” ucapnya.

Komentar serupa juga dilontarkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, ia  menyebut DPR bisa menolak seluruh calon pimpinan KPK yang diusulkan oleh Panitia Seleksi Capim KPK bila terdapat rekam jejak pelanggaran.

Itu ia katakan untuk merespons tuntutan koalisi masyarakat sipil yang menyebut 20 nama Capim KPK yang masih bertahan dalam proses seleksi tidak punya integritas sebagai pimpinan lembaga antirasuah.

“Saya kira bisa saja (ditolak). Kan dalam beberapa kasus seperti hakim dan sebagainya bisa kita kembalikan, bisa kita minta sempurnakan, atau bisa setujui,” kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (28/8) kemarin.

Diketahui, Komisi III DPR pernah menolak semua nama calon hakim agung yang disodorkan Komisi Yudisial (KY) karena dinilai tidak memenuhi kriteria.

Lebih lanjut, Fadli menilai seleksi Capim KPK sejak awal memiliki tendensi tak semua orang bisa berpartisipasi dan dipilih sebagai kandidat pimpinan KPK.

Padahal, kata dia, banyak masyarakat yang menginginkan agar para tokoh yang duduk sebagai pimpinan KPK memiliki integritas dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi.

“Bukan yang punya agenda politik dan agenda korupsi ini. Makanya Saya kira ini yang harus diperhatikan nantinya ketika kita memilih. Mudah-mudahan dari sekian itu ada yang memenuhi kriteria untuk mempunyai akseptabiltas di masyarakat,” kata dia.

Selain itu, Fadli turut menekankan agar Pansel tak mengistimewakan kandidat yang memiliki latar belakang dari institusi tertentu untuk duduk sebagai Capim KPK.

Menurutnya, Pansel harus memperhatikan latar belakang institusi dari para Capim agar terjadi keseimbangan dalam satu sama lain dalam bekerja.

“Harusnya bisa balance, bisa obyektif, terhadap calon dengan melihat kapasitas orangnya,” kata politisi Gerindra ini. (DRA)

Anda mungkin juga berminat