Akibat Pemadaman Massal, 20 Juta Pelanggan PLN Merugi

259

JAKARTA (Garudanews.id) – Setidaknya 20 juta pelanggan PLN yang mengalami kerugian atas kejadian pemadaman massal secara mendadak (black out) yang terjadi pada 4 Agustus lalu di wilayah Jawa-Bali. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian ESDM dan Plt Direktur Utama PLN, Bara menilai penjelasan mengenai penyebab terjadinya black out pada 4 Agustus lalu di wilayah Jawa-Bali, masih kurang memuaskan.

“Ada semacam penjelasan (penyebab black out) tetapi tidak memuaskan. Kami masih belum bisa memahami apa sebetulnya penyebab terjadinya hal tersebut. Disebutkan ada investigasi yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, padahal seharusnya ada investigasi yang dilakukan secara internal yang dilakukan PLN,” ungkap Anggota Komisi VII DPR RI Bara Hasibuan, Jakarta, baru-baru ini.

RDP ini, lanjut Bara, menjadi kali pertama dilakukannya rapat resmi terbuka dengan PLN dan Kementerian ESDM untuk menjelaskan mengenai black out, serta membahas langkah perbaikan yang tepat guna memastikan kejadian tersebut tidak berulang. Pada pertemuan tertutup sebelumnya, setidaknya terdapat dua kesepakatan yaitu dibentuknya tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut dan pemberian kompensasi yang dilakukan PLN. Pihak PLN sendiri mengatakan kompensasi telah diberikan berupa pemotongan jumlah tagihan pada bulan Agustus lalu.

Selain mendesak adanya hasil investigasi internal, Komisi VII DPR RI juga sempat menyoroti soal penanganan black out yang dilakukan oleh PLN. Bara juga menilai, PLN tidak cepat dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga menyayangkan minimnya peran Kementerian ESDM dalam memberikan asistensi dan bantuan kepada PLN.

“Kesannya kementerian itu memberikan semua beban itu kepada PLN untuk menangani kasus mereka tersebut, terutama soal teknis. Padahal seharusnya pihak kementerian sebagai regulator harus ikut tanggung-jawab untuk bisa menunjukkan kepemimpinannya dan memberikan asistensi sebagai regulator dan support kepada PLN untuk menangani situasi krisis tersebut. Tapi, itu tidak dilakukan kementerian, itu yang sangat disesalkan Komisi,” tambah legislator dapil Sulawesi Utara itu. (Red)

 

 

Anda mungkin juga berminat