DPRD Sorot Anggaran Belum Direalisasikan, Defisit atau Disubsitusi Pemkot Bekasi

206

KOTA BEKASI (Garudanews.id): Pihak legislatif atau DPRD Kota Bekasi menyoroti  terjadinya penurunan anggaran, belum direalisasikan hingga defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

“Yang disoroti terhadap eksekuif sampai saat ini, kita melihat penurunan semua anggaran di APBD. Yang namanya APBD itu banyak yang belum dilaksanakan (direalisasikan) yang sudah disetujui DPRD. Pertama masalah Kartu Sehat, kedua TKK,” kata anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PAN Abdul Muin di Rumah PAN Kota Bekasi, Minggu (15/9).

Menurut Muin yang sudah tiga periode menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, Kartu Sehat, juga TKK  perlu dipertanyakan bagaimana pengawasan dari pihak esekutif sehingga dikhawatirkan menyebabkan terjadinya kebocoran anggaran di rumah sakit.

“Terhadap Kartu Sehat, kami bertanya karena kami mengkhawatirkan kebocoran yang terjadi di rumah sakit itu, karena tidak ada pengawasan dari eksekutif… Kartu Sehat itu banyak kesulitan  yang dihadapi masyarakat,” tandasnya.

Kemudian, yang juga menjadi sorotan terkait honorrarium RT dan RW serta berbagai dana lain. “Juga masalah RT, RW, bantuan-bantuan hibah, dan sebagainya semua akan kami tinjau di 2020 ini. Kenapa terjadi loncatan yang sangat lumayan, hampir Rp800 miliar sampai Rp900 miliar anggaran TKK itu dalam satu tahun, cuma sebentar. Apakah sebanding lurus dengan kinerja TKK,” jelas dia.

Menurut Muin anggaran semua itu sudah direncanakan tetapi kenapa terjadi defisit. “Tidak ada yang namanya defisit dalam sebuah anggaran karena sudah direncanakan, kecuali di Kota Bekasi ini terjadi gempa barulah terjadi penggeseran anggaran dari yang rutin. Ini Kota Bekasi aman-aman saja,” kata Muin.

Memang, “Saya tidak tahu ada masalah tetapi pada semua ini akan kita bendungisasi pada saat proses anggaran 2020. Anggaran yang diajukan eksekutif itu sebesar Rp 6 triliun, tetapi pada kenyataannya saat proses berjalan terjadi pengurangan semuanya itu.  Apakah persoalan PAD (pendapatan asli daerah) yang kurang, dana perimbangannya atau apa kita belum tahu,” ucapnya.

Menurut Muin, anggaran yang diajukan pihak eksekutif dan disetujui DPRD Kota Bekasi itu adalah amanat rakyat yang harus jelas penggunaannya karena belum diketahui secara jelas.

“DPRD menyetujui dan mengesahkan kepada esekutif anggaran sebesar Rp 6 triliun ini, yang diamanatkan masyarakat Kota Bekasi.  Ada ndak di dalam proses itu, atau memang diluar proses APBD yang kita setujui. Menurut saya ini perlu direvisi, kenapa bisa terjadi semua itu, apakah anggarannya disubstitusi ke yang lain kita belum tahu,” kata Muin. (Jimmi)

Anda mungkin juga berminat