Jokowi Setuju Adanya Dewan Pengawas di KPK

262

JAKARTA (Garudanews.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi sejumlah isu dalam RUU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang diajukan DPR, di antaranya soal Dewan Pengawas.

Menurut Jokowi, keberadaan Dewan Pengawas dinilai sangat diperlukan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan.

“Keberadaan Dewan Pengawas ini memang perlu karena semua lembaga negara: Presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip checks and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan,” tegas Presiden dalam konperensi pers terkait usulan inisatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9) pagi.

Presiden menunjuk contoh dirinya yang diawasi dan diperiksa oleh BPK, dan juga diawasi oleh DPR. Karena itu, menurut Presiden, adanya Dewan Pengawas adalah  sesuatu yang juga wajar dalam proses tata kelola yang baik.

Demikian juga halnya di internal KPK. Menurut Presiden, anggota Dewan Pengawas KPK akan diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, ataupun pegiat antikorupsi, bukan dari politisi, bukan dari birokrat, maupun dari aparat penegak hukum aktif.

“Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi,” jelas Presiden seraya menyampaikan agar  tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap dapat menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas. (Red)

Anda mungkin juga berminat