Dua Pengamat Ini Berbeda Pandangan Soal Polisi Duduki Jabatan Sipil

Era Jokowi Polri Dimanjakan

205

JAKARTA (Garudanews.id) – Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan bahwa setiap warga negara berhak menduduki jabatan publik, termasuk dari polisi, sepanjang sesuai dengan UU yang berlaku, memiliki kapabilitas, profesionalitas dan terutama berintegritas kukuh.

Hal itu dikatakan Emrus menanggapi sejumlah pendapat yang mempertanyakan independensi sejumlah pejabat publik yang berlatarbelang polisi.

Menurut Emrus, menduduki jabatan publik itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Dari aspek jumlah dari suatu latar belakang tertentu untuk duduk menjadi pejabat publik, kata Emrus, sangat tidak penting dan tidak bermakna untuk diperbincangkan di ruang publik dan sama sekali belum begitu bermanfaat mewujudkan Indonesia maju.

“Justru yang sangat penting dan urgen kita berbincangkan dari aspek kapabilitas, profesionalitas, integritas dan aseptabilitas setiap calon dan yang sudah menjadi pejabat publik dari manapun latarbelakangnya, tak terkecuali dari polisi. Ini jauh lebih produktif,” ujar Emrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (6/11).

Jika dirunut dan urut, fakta menunjukkan bahwa jumlah pejabat publik masih sangat didominasi dari masyarakat sipil, kemudian disusul dari instansi dengan budaya kerja komando. Sedangkan urutan terakhir menduduki jabatan publik, justru dari polisi.

“Kemudian kita lihat dari aspek hukum, sepanjang sesuai UU, dari manapun latarbelakang, setiap warga negara berhak menduduki jabatan publik, termasuk dari polisi. Ini hak konstitusional setiap warga negara,” tegas Emrus.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, kebijakan yang dilakukan Jokowi sangat berbeda dengan era Orde Baru yang lebih banyak memberikan jabatan strategis kepada anggota militer.

“Pengangkatan ini menunjukan Jokowi semakin memanjakan Polri,” kata Neta dalam keterangan persnya.

Sepintas, sikap Jokowi terlihat membuka kesempatan yang besar bagi perwira kepolisian, tetapi di balik itu akan muncul kecemburuan yang besar terhadap Polri.

“Muncul kesan rezim Jokowi tak ada bedanya dengan rezim orba Soeharto. Jika Soeharto memanjakan militer, sementara Jokowi memanjakan kepolisian,” jelasnya.

Sikap Jokowi yang memanjakan Polri ini dikhawatirkan berdampak buruk bagi Korps Bhayangkara dalam jangka panjang.

“Sebab, dengan adanya pengangkatan Pati Polri untuk menjabat posisi strategis di pemerintahan, menunjukkan adanya kesan pemihakan Polri terhadap rezim pemerintahan,” tegas dia.

Padahal, posisi Polri dalam UU adalah sebagai Polisi Negara RI. Artinya, urai Neta, Polri harus senantiasa bisa menjaga independensinya, termasuk pada pemerintahan.

“Jika kesan pemihakan itu semakin mengental, saat rezim berganti ini tentu akan merugikan Polri di masa depan. Dampaknya profesionalisme dan independensi Polri akan terganggu.,” tambahnya. (Red)

Anda mungkin juga berminat