Isu Perampingan Jabatan Eselon III dan IV Dililai Resahkan ASN

209

JAKARTA (Garudanews.id) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) diminta segera memberikan penjelasan lebih mendalam terkait isu rencana perampingan jabatan eselon didalam struktur Aparatur Sipil Negara (ASN).

Isu tersebut mencuat ke permukaan pasca pelantikan Presiden Joko Widodo masa bhakti 2019-2024, tentang masalah perampingan jabatan eselon III dan IV.

Menyikapi hal itu Anggota Komisi II DPR RI Hugua dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, isu tersebut telah menimbulkan keresahan dikalangan ASN hingga ke tingkat daerah. Oleh karenanya harus segera diberikan penjelasan ke bawah agar jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

“Kalau hal ini tidak segera diberikan penjelasan maka dapat menimbulkan kegaduhan dikalangan bawah,” ucap Hugua saat Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang membahas rencana strategis kementerian dan badan kedepan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Legislator dapil Sulawesi Tenggara itu juga menyatakan bahwa dirinya belum melihat dalam rencana strategis Kemen PAN-RB yang disampaikan dihadapan Komisi II itu, hal yang berkaitan dengan paham radikalisme dan langkah strategis bagi pegawai negeri yang terindikasi sebagai korban narkoba.

“Strategi pemerintah yang belum terlihat yaitu bagaimana langkah-langkah bagi pegawai negeri yang memang sudah terindikasi dan terpapar narkoba. Sebaiknya mereka direhabilitasi. Dan itu menjadi strategi penting. Terkait radikalisme, tidak cukup hanya 11 kementerian yang melakukan antisipasi pencegahan, tetapi Kementerian PAN-RB harus mempunyai strategi yang lebih jitu,” ujarnya. (mhd)

 

 

 

 

Anda mungkin juga berminat