Nama Kader Golkar Disebut dalam Kasus Dugaan Korupsi di Kota Yogyakarta

273

JAKARTA (Garudanews.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera melakukan pencekalan terhadap Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, menyusul kasus dugaan korupsi lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta.

Hal tersebut dikatakan Ketua Aksi Pemuda Anti Korupsi Indonesia (PAKI) Ibnu Chaldun di Jakarta, Jumat (15/11). Menurut dia, kasus yang menyeret nama Haryadi Suyuti yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu mengindikasikan bahwa partai yang digawangi oleh Airlangga Hartarto itu gagal dalam menerapkan jargon Golkar baru dan Golkar Bersih.

“Bagaimana publik mau percaya lagi terhadap kepememimpinan Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar ke depan, di era dia (Airlangga) saja sudah beberapa anggota dewan dan kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Ini artinya, leadership Airlangga di Golkar patut dipertanyakan,” ujar Ibnu.

Oleh karenanya, ia berharap agar Partai Golkar ke depan dipimpin orang yang benar-benar mau merubah paradigma partai. Dimana awal reformasi kala itu sebagaimana digaungkan oleh Akbar Tandjung bahwa Partai Golkar harus merubah paradigma lamanya yang cenderung korup.

“Dua puluh tahun berlalu Partai Golkar tumbuh dengan segala dinamikanya, namun sayang hanya di era Akbar Tandjung partai ini mencapai puncak kejayaannya. Dan puncak terpuruknya era Airlangga. Hal itu ditandai dengan menurunnya perolehan kursi di tingkat pusat dan terjeratnya sejumlah kader partai oleh KPK,” tegas dia.

Seperti diketahui, KPK terus mendalami informasi aliran dana t ke kantong Wali Kota Yogyakarta. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik mendalami informasi mengenai adanya penerimaan lain untuk Eka Safitra dan seorang Wali Kota.

KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan saksi dalam perkara dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Pemeriksaan untuk Eka Safitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta yang juga merupakan anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) telah ditetapkan menjadi tersangka.
Dalam pemeriksaan itu, KPK mengusut pengetahuan saksi soal dugaan Wali Kota Yogyakarta menyuap Eka Safitra.

Tak hanya itu, suap juga diduga diterima Eka Safitra dari Kepala Dinas PU, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Yogyakarta.

“KPK mendalami informasi terkait dengan dugaan penerimaan lain tersangka EFS (Eka Safitri) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Wali Kota,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti pun mengakui jika dirinya telah diperiksa oleh KPK dalam kasus dugaan suap Proyek Rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) di Kota Yogyakarta.

Anda mungkin juga berminat