Pengamat Ini Tanggapi Kegaduhan  Sidang Paripurna DPRD Rote Ndao

577

ROTE NDAO (Garudanews.id) – Sidang Paripurna Luar Biasa DPRD Kabupaten Rote Ndao mengenai pembahasan tata tertib (Tatib) yang berlangsung pada Rabu (6/11) diwarnai dengan interupsi.

Dalam sidang tersebut sempat menimbulkan kericuhan, saat Wakil Ketua DPRD Paulus Henukh menanggapi berbagai polemik sejumlah Anggota Dewan mengenai tata tertib atau munculnya draf baru yang diduga tanpa melibatkan fraksi-fraksi.

Menanggapi hal itu, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai bahwa keberadaan Sekwan  sebagai unit kerja yang mensuport setiap kegiatan dari pada Dewan. Oleh karena itu sebagai unit kerja tugas tugas dewan, kata Emrus,  apa yang dilakukan oleh Sekwan harus juga dibicarakan oleh para Dewan.

Lanjut Emrus, kecuali itu sudah merupakan suatu hal yang biasa dan merupakan tugas rutin, tidak ada masalah. Tetapi menyangkut soal draf dari pada tata tertib, hal itu harus di kordinasikan dengan semua  fraksi tanpa kecuali.

Sebab, draf tata tertib merupakan sesuatu yang harus dibicarakan lebih dahulu dulu sehingga ada kesepakatan-kesepakatan.

“Atas dasar kesepakatan itulah  tatatertib baru di gunakan dan di sebarkan, tetapi sejatinya itu dibahas dulu bersama sama dalam suatu rapat Parnipurna, tapi sebelumnya di sampaikan  kepada Dewan. Jadi rapat Parni Purna di bicarakan baru diputuskan,” imbuh  direktur eksekutif EmrusCorner ini kepada garudanews.id, Kamis (7/11).

Ketika ditanya mengenai pernyataan Wakil Ketua Dewan yang menyarankan kepada wartawan agar tidak menulis soal kegaduhan saat Sidang Paripurna, kata Emrus, hal itu merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

“Jika melarang wartawan agar tidak menulis kejadian saat kericuhan di ruang sidang, hal itu sangat tidak baik. Karena itu sama saja menghalangi rakyat untuk mengatahui apa yang terjadi di dalam pembahasan tatatertib tersebut,” ucap dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan Jakarta ini.

Menurut dia, media adalah bagian penting dalam memberikan informasi kepada publik.

Emrus menambahkan, bahwa wartawan atau media masa adalah mata dan telinga dari pada masyarakat.  Karena melalui wartawan masyarakat bisa mengatahui kegiatan anggota dewan kerjakan.

“Oleh karena itu saya katakan media atau wartawan memiliki hak untuk menulis kejadian pembahasan tata tertib di dewan kemarin. Karena menurut saya pembahasan tatatertib itu wajib diketahui, dan itu merupakan hak publik,” ungkap Emrus.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sidang Paripurna Luar Biasa DPRD Kabupaten Rote Ndao membahas tata tertib, diwarnai dengan hujan interupsi. Bahkan, kericuhan sempat terjadi saat Wakil Ketua DPRD Paulus Henukh menanggapi berbagai polemik sejumlah Anggota Dewan mengenai Tata Tertib atau munculnya draf baru tanpa melibatkan fraksi-fraksi.

Saat  pembahasan tatib, sejumlah anggota dewan melakukan interupsi. Namun, dari Wakil Ketua Dewan Yosia Ardianus Lau (Ardy Lau)  menghalangi pembicaraan Paulus Henuk yang tidak memberi kesempatan untuk lanjut berbicara.

“Saya minta jangan bahas soal polemik ini, karena ada wartawan, sekali lagi.  Saya juga meminta kepada wartawan agar tidak menulisnya,”  pinta Ardy.

Sementara itu, Paulus Henuk menilai dalam dalam pembahasan rapat draf Tatib tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.

“Ini tidak sesuai prosedur,” ujar Paulus. (Dance Henukh)

Anda mungkin juga berminat