Pengamat: Larang Celana Cingkrang dan Cadar adalah Disorientasi Kebijakan

259

JAKARTA (Garudanews.id) – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi akhirnya meminta maaf bila beberapa pernyataan yang terlontar darinya menjadi polemik. Dia mengatakan mengeluarkan pernyataan tersebut agar menjadi gaung sebelum peraturan dikeluarkan ataupun agar masyarakat ingat peraturan-peraturan yang ada.

Dia memberi contoh soal larangan menggunakan cadar di lingkungan instansi pemerintahan. Demikian juga sorotan dia tentang celana cingkrang atau celana gantung. Wacana tersebut dilontarkan karena PNS memang memiliki aturan berpakaian.

Menanggapi pernyataan kontroversi Menteri Fachrul Razi, direktur eksekutif Center Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto mengatakan, apapun tindakan pemerintah dan bahkan tidak berbuat pun membawa implikasi terhadap kepentingan publik sebagai kebijakan (Thomas Dy).

“Termasuk seorang menteri melarang celana cingkrang dan cadar pada ranah private menuai ketersinggungan banyak pihak.
Tidak ketinggalan wakil rakyat saat RDP menaggapi serius pernyataan kontroversi menteri agama tersebut,” ujar Bambang kepada garudanews.id, Jumat (8/11).

Padahal, lanjut Bambang, harapan publik ketika pasca pelantikan kabinet presiden tancap gas pembangunan infrastruktur mengejar pertumbuhan ekonomi dan pemerataan berusaha.

Demikian pula mengerem hutang dan menggenjot ekspor guna menaikan daya beli rakyat yang terus turun. Namun langkah Jokowi agak terganggu dengan penampilan perdana bawahannya tersebut. Kebijakan yang menyasar ranah private cermin disorientasi kebijakan.

Bambang menuturkan, secara umum kebijakan kementrian agama tentunya target utama yaitu kepentingan umat islam sebagai representasi terbesar penduduk negeri ini.

“Misalnya haji murah, nyaman selama mukim di Mekah, waktunya lebih pendek dan lain lain. Meskipun perintah presiden menitipkan tambahan fungsi penangkalan radikalisme pada kementrian agama,” imbuh Bambang.

Seharusnya, kata dia, Fahrury Rozi sebagai seorang jendral pernyataan beleid operasional perintah presiden lebih soft. Dengan melarang celana cingkrang dan cadar disamping tidak analitis juga terkesan tes the water.

“Padahal pemerintah menetapkan kebijakan harus terukur, berdasarkan kajian akedemik. Dalam konteks global tidak salah beberapa kalangan menyatakan pernyataan menteri agama tendensius dan by pesanan,” tandas Bambang. (Mam)

Anda mungkin juga berminat