Ada Apa Dengan Habib Rizieq?

259

JAKARTA – Perhelatan umat islam yang diprakasai oleh Peraudaraan Alumni 212 berlangsung di Monas, dengan tema acara “Bermunajad dan Maulid Nabi Mohamad SAW” sangat menyedot perhatian publik, utamanya bagi umat Islam.

Perhelatan Akbar tersebut tidak terlepas peran Habib Rizieq, yang saat ini masih bermukim di Arab Saudi. Tokoh fenomenal itu, belakangan ini terus menjadi pusat perhatian media baik dalam dan luar.

Rizieq mampu mempersatukan seluruh elemen umat islam, tidak bisa dipungkiri menjadi kekuatan politik besar. Bahkan akan menjadi tokoh oposisi sepanjang pemerintahan presiden Joko Widodo.

Peristiwa tersebut sejak dselenggarakan ketiga kalinya bergulir menjadi peristiwa politik. Polemik dan pro dan kontra terus berlangsung.

Dalam konteks sejarah, yakni jika dirunut terkait dengan hubungan islam dan negara yang dalam perjalanannya mengalami pasang surut.

Indonesia sebagai negara dan bangsa juga mengalami perjalanan sejarah yang panjang dan berliku dan tajam. Sejak negeri ini diproklamasikan oleh para founnding fathers kita, konflik dan upaya devide it impera terus berlangsung sampai saat ini.

Selama ratusan tahun kolonialisme mengobok obok negeri yang subur dan indah telah diluluhlantakan. Pintu gerbang kemerdekaan sebenarnya telah mengantartakan pada pintu kemakmuran dan keadilan. Tapi bagi rakyat masih tetap menjadi harapan.

Mengapa demikian, tentunya yang berhak menjawab adalah para pemangku kekuasan. Politik dan ekonomi dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan.

Saat ini pemerintah pada sisi lain masih menghadapi persoalan politik yang tidak kunjung usai dan mungkin dibuat tidak selesai. Bahkan mungkin jadi komoditi. Persoalan tersebut seperti disebutkan diatas yakni hubungan islam dan negara.

Profesor Salim Haji Said pada suatu acara talk show di media TV mengingatkan!. Jangan dianggap remeh hubungan islam dan negara. Dalam catatan sejarah dapat menjadi referensi pernyataan diatas yaitu; ketika akan memproklamasikan republik ini terjadi perdebatan panjang dan tajam antara dua sahabat Sukarno dan Kartosuwiryo tentang apakah negara Indonesia akan didirikan berdasarkan islam atau negara sekuler.

Demikianpula janji politik Sukarno terhadap Rakyat Aceh tentang pemberlakuan syariat islam di tanah Aceh. Janji tersebut belum ditunaikan oleh Sukarno sampai kekuasaan lepas dari genggemannya.

Selanjutnya padà saat para founding fathers memutuskan ideologi Pancasila sebagai dasar negara terjadi perdebatan pada rumusan sila pertama terdapat “Tujuh Kata” yang kemudian dihapus.

Peristiwa tersebut populer dengan sebutan “Piagam Jakarta”. Sejarah kelam diatas pada masa orde baru kebijakan politik Presiden Suharto ternyata berlanjut. Kurang harmonisnya negara dan islam antara lain dengan membiarkan tumbuhnya situasi ” islamopobia”.

Melalui peristiwa perburuan jejak Kartosuwiryo. Yakni penumpasan gerakan DI TII dan NII, komando jihad dan seterusnya sampai peritiwa Tanjung Priok tahun 1984.

Pada pasca era refomasi tahun 1998 sampai sekarang beberapa peristiwa politik terkait hubungan islam dan negara juga masih berlangsung.

Peristiwa pengeboman bunuh diri di beberapa tempat, seperti bom Bali, gerakan terorisme dan radikalisme. Tentunya rakyat mempertanyakan, kapan akan berakhir?. Tumbuhnya islampobia sepertinya akan berlangsung. Tesis “Islamopobia” ini akan berakhir jika perseteruan pemerintah dengan Habib Riziq diakhiri dengan damai.

Rekonsialisi secara ikhlas kedua belah pihak. Harapan publik setidaknya jika rekonsiliasi terjadi maka persoalan besar bangsa ini sudah berkurang mungkin separonya. Walauhualam bishowab.

Penulis: Direktur Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto.

Anda mungkin juga berminat