PPMI Apresiasi Dicabutnya SE Pelaksanaan UMK di Jabar

226

BANDUNG (Garudanews.id) – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya mencabut Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos. Dalam surat yang ditandatangani di Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/12) dini hari tersebut, Ridwan Kamil menyatakan surat tanggal 21 Nopember 2019 terkait edaran pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat tidak berlaku lagi. Dalam pertimbangannya, Gubernur yabg akrab disapa Kang Emil ini mengutip beberapa rekomendasi dari Bupati/Walikota se-Jawa Barat.

Sebelumnya, surat yang terdiri dari delapan poin itu diantaranya hanya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat menyetujui rekomendasi besaran UMK Tahun 2020 di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Langkah ini tidak serupa dengan penetapan besaran UMK pada tahun-tahun sebelumnya yang dalam bentuk keputusan (beschikking).

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya SE UMK se-Jawa Barat tahun 2020 tersebut, Emil kemudian menetapkan besaran UMK pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang berlaku terhitung sejak 1 Januari 2020. Dalam surat keputusan bernomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2020 itu.

Emil menegaskan keberlakuan besaran upah minimum hanya untuk pekerja/buruh yang bermasa kerja kurang dari satu tahun, agar pengusaha menyusun struktur dan skala upah untuk menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang masa kerjanya telah lebih dari satu tahun.

Ketua Umum DPW Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jawa Barat, Lili Hambali menyambut baik keputusan Gubernur Jawa Barat, dan juga kepada seluruh DPC PPMI dan SP/SB se-Jabar yang bahu membahu menolak SE Gubernur Jawa Barat.

“Kami menyarankan kepada pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum tersebut, agar perusahaan dapat mengajukan permohonan penangguhan upah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku atau berkoordinasi dengan Disnaker setempat,” ungkapnya. (red)

Anda mungkin juga berminat